tersebut dibawa dalam musyawarah
perencanaan pembangunan daerah
(Musrenbangda), baik tingkat
kabupaten/kota dan provinsi. Selama
proses Musrenbangda itu tak jarang
usulan daerah untuk suatu kegiatan
dan besaran anggarannya, mengalami
perubahan, bahkan penghapusan
karena belum menjadi kegiatan
prioritas. Dalam hal ini, Bappenas
melakukan asistensi bagi setiap daerah
dalam penyusunan program kegiatan
dan alokasi anggarannya. Dan
selepas Musrenbangda itu, Bappenas
kemudian melakukan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas), untuk segera
memutuskan total anggaran bagi
setiap daerah.
Melihat ketatnya skema dan
proses penetapan total anggaran bagi
setiap daerah, Seharusnya membuat
setiap daerah mampu menghargai
dan mengoptimalkan dana daerah
yang diterimanya. Utamanya dalam
meningkatkan sektor infrastrastruktur
dan sektor lainnya yang meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Namun,
tampaknya daerah tidak perduli.
Dengan publikasi tersebut, masyarakat
akan tahu seperti apa kinerja pemimpin
50
daerahnya. Dan dari situ juga, rakyat
sendiri yang memberikan sanksi sosial
atas kegagalan Pemdanya tersebut.
Kemenkeu
seharusnya
merumuskan
faktor
yang
menyebabkan terjadinya penyerapan
anggaran yang tidak maksimal itu.
Sebab, bisa saja kesalahan itu terjadi
karena kebijakan pemerintah pusat
sendiri.
Realokasikan SAL ke
Infrastruktur
Masih tingginya dana yang
mengendap di pemerintah daerah
mendapatkan perhatian dari Partai
Golkar. Data Kementerian Keuangan
mencatat, SAL tahun anggaran 2013
diperkirakan mencapai Rp20,5 triliun.
Angka ini masih menunggu hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
namun kemungkinan angkanya bisa
lebih besar.
Partai
Golkar
mendesak
pemerintah merealokasikan Sisa
Anggaran Lebih (SAL) pada proyek
infrastruktur terutama infrastruktur
migas dan transportasi umum.
Hal itu sebagai bagian dari upaya
mengurangi
beban
sekaligus
menjaga daya beli masyarakat akibat
kontraksi perekonomian yang terjadi.
Pemerintah bisa saja merealokasikan
SAL untuk berbagai kegiatan prioritas
pemerintah untuk jangka menengah
dan panjang. Tentunya dengan
memperhatikan berbagai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Harry Azhar Azis menjelaskan,
dua proyek infrastruktur yang menjadi
prioritas usulan Partai Golkar. Pertama,
realokasi SAL untuk membangun
infrastruktur gas dan kilang minyak,
sehingga bisa memberikan