Ekonomi
LEMAH PERENCANAAN
SULIT SEJAHTERA
JAKARTA, SUARA GOLKAR—
Ketidakseriusan pemerintah dalam
menyejahterakan rakyat ternyata
bukan hanya isapan jempol. Hal itu
dibuktikan dengan kebijakan soal
kenaikan gas elpiji (LPG). Tidak hanya
itu, pemerintah juga tidak memiliki
perencanaan strategis anggaran
daerah. Hal ini menyebabkan upaya
menyejahterakan rakyat sulit terwujud.
Sebagaimana dilaporkan oleh
Kemenkeu, dana daerah yang
mengendap hingga akhir 2013
mencapai Rp109 triliun. Angka ini
meningkat Rp10 triliun dari akhir
2012 yang tercatat sebesar Rp99,24
triliun. Bahkan melonjak signifikan
dari Rp22,18 triliun pada akhir
2002. Artinya, dalam kurun 11 tahun
terjadi peningkatan pengendapan
anggaran daerah sebesar lima kali
lipat. Ini menunjukkan tidak adanya
perencanaan anggaran daerah
yang dirancang secara optimal bagi
kesejahteraan rakyat.
Partai
Golkar
mendesak
pemerintah, melalui Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat
Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan (PPATK), untuk segera
mempublikasikan daftar pemerintah
daerah (pemda) yang mengendapkan
anggaran daerah. Seluruh anggaran
daerah itu dikucurkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), dan masuk dalam pos
anggaran pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota.
Menurut Harry Azhar Azis, Wakil
Ketua Komisi XI DPR dari Partai
Golkar, perencanaan dan alokasi
pembiayaan setiap daerah seharusnya
dilakukan sebelum mata anggaran,
pos kegiatan, dan total Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tersebut diketok palu. Apalagi,
saat ini, dalam skema penyusunan
anggaran yang dikembangkan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
(Bappenas),
setiap
daerah disilakan mengusulkan total
anggaran APBD berikut pos-pos
kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh daerah tersebut. Usulan
49