Sebagai ukuran, bisa kita lihat pada
RAPBN 2014, belanja modal termasuk
infrastruktur hanya sebesar Rp190
triliun. Sebaliknya, subsidi BBM
mencapai Rp 210 triliun. Semestinya
anggaran subsidi ini bisa dialihkan
untuk pembangunan infrastruktur.
“Saya yakin rakyat bisa memahami
alasan
pengurangan
subsidi,
asalkan pemerintah memberikan
penjelasan kepada rakyat bahwa
pengurangan subsidi diarahkan
kepada pembangunan infrastruktur.
Rakyat tentu setuju pengalihan
subsidi asalkan mereka mendapatkan
kepastian akan mendapatkan jalan
yang bagus, pelabuhan yang bagus,
terminal yang bagus, bandara yang
bagus dan fasilitas publik yang
nyaman,” papar Muhidin.
Pengelolaan Bandara
Terkait pengelolaan bandara oleh
swasta, Muhidin menganggapnya
sebagai langkah untuk menarik
investor. Namun, kata dia, untuk halhal yang strategis seperti bandara,
alangkah baiknya bila diserahkan
kepada perusahaan swasta nasional
atau BUMN asalkan sifatnya jangan
monopoli seperti saat ini. Menurutnya,
PT Angkasa Pura sebenarnya memiliki
kemampuan luar biasa. Tetapi, karena
sebagai BUMN, perseroan ini juga
dibebani target untuk menyetor ke kas
negara untuk kepentingan APBN.
Partai Golkar menginginkan
agar semua bandara dikelola oleh
operator bangsa Indonesia sendiri.
Perusahaan-perusahaan
nasional
cukup kuat untuk melakukannya.
10
Realisasi Program Pedesaan
Anggota DPR dari Fraksi Partai
Golkar Ade Komarudin mendorong
pemerintah untuk meningkatkan
program langsung untuk masyarakat
pedesaan. Hal ini diyakini akan
memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat pedesaan. “Realisasi
program pedesaan sejauh ini
cukup baik, sehingga selayaknya
ditingkatkan lagi,” kata Ade saat
melakukan kunjungan kerja peninjauan
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan (PPIP) di Purwakarta,
Selasa (7/1/2014) lalu.
Ade sendiri melakukan kunjungan
kerja di daerah pemilihannya itu
dalam rangka mengawasi sejumlah
program pemerintah yang diberikan
untuk masyarakat pedesaan. Pada
kesempatan itu, juga mengingatkan
para aparat desa untuk tidak
melakukan penyelewengan terhadap
program-program pemerintah yang
ditujukan untuk masyarakat pedesaan.
“Aparat desa yang menyelewengkan
konsekuensinya akan terkena proses
hukum,” ujar Ade.
Pada kesempatan itu, Ade
meningatkan agar pembangunan
desa menggunakan dana negara
tersebut dengan baik dan tidak
diselewengkan. Dia mengakui bahwa
ada beberapa desa yang diduga
terlibat masalah hukum karena
penyalahgunaan anggaran program
tersebut. Salah satu program yang
diperjuangkan dan dibawa oleh Ade di
daerah pemilihannya ini yaitu Program
Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
Kang Akom, begitu Ade Komarudin
biasa dipanggil, telah berhasil
merealisasikan BSM untuk Karawang
sebanyak 89.063, Bekasi 85.406,
dan Purwakarta 43.903. Total BSM
yang dibawa Akom untuk Purwakarta,
Karawang, dan Bekasi sebanyak
218.372 siswa. Selain BSM, Ade juga
membawa Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang
nilainya Rp250 juta per Desa. Jumlah
PPIP yang dibawa Kang Akom
mencapai 189 Desa, Bekasi 75 Desa,
Karawang 40 Desa, dan Purwakarta
74 Desa.