28
PRIORITAS
Humas BKIPM KKP
Sementara itu, terkait sistem ja-
minan, sebagai lembaga inspeksi,
BKIPM menerapkan ISO 17020. Se-
dangkan untuk standar pelayanan
publik, diterapkan ISO 9001:2015.
Kemudian terkait dengan layanan
publik, setiap tahun juga dirancang
inovasi-inovasi. Hal ini dilakukan
sesuai dengan Surat Keputusan
(SK) dari Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Kemenpan RB),
bahwa lembaga yang melakukan
pelayanan publik wajib memiliki ino-
vasi terbaru tiap tahunnya. Inovasi
dilaksanakan merupakan pekan
layanan publik untuk mewujudkan
Indonesia yang melayani. “Jadi, tu-
juannya adalah untuk memberikan
atau membangkitkan kesadaran
bagi lembaga pelayanan akan pent-
ingnya perbaikan layanan publik,
kemudian juga untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam per-
baikan ini,” paparnya.
Dalam proses menempuh sertifi-
kasi layak ekspor guna memastikan
kualitas dan mutu produk kelautan
dan perikanan, seperti HACCP dan
lainnya, kerap ditemukan kenda-
la. Widodo menjelaskan, kendala
MINA BAHARI | Agustus 2017
di dalam negeri sering dijumpai
pada UMKM hingga pasar konven-
sional. “Nah ini mutunya memang
sepenuhnya belum terkendali. Mun-
gkin sering terdengar keracunan,
nah keracunan itu akan sering kita
hindari. Kita tidak bisa melakukan
punishment, berupa pelarangan
masuknya ikan tertentu dengan uji
lab terlebih dahulu,” jelasnya.
Terkait dengan sertifikasi, BKIPM
sudah memiliki sistem informasi ter-
kait penerapan e-governance den-
gan nama Caroline (Karantina On-
line). Jadi kita punya sistem karline,
sistem informasi karantina ikan
online. Jadi ini transaksinya online.
Jadi kita bisa mengecek sertifikasi
UPT yang terkecil di Irian, sertifikasi
terakhir, jam berapa. Sehingga data
ini bukan hanya untuk pendataan
saja tapi juga bisa mengontrol apa-
kah SOP dijalankan dengan be-
nar atau tidak. Contohnya, apabila
sertifikat terbit jam 9, permohonan
jam berapa, pemeriksa jam bera-
pa, ini semua bisa di-trace. Kemu-
dian untuk menjamin integritas
dalam penerapan PNBP kita juga
di seluruh UPT sudah mewajibkan
semua penerimaan PNBP dengan
menggunakan setoran tunai, den-
gan EDC (Electronic Data Capture)
sehingga dapat meminimalisasi
penyalahgunaan dan kesulitan bagi
masyarakat untuk membawa cash
yang cenderung berbahaya. Jadi
lebih praktis dan efisien.
Adanya Inpres No.1 Tahun 2017
tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat yang bertujuan untuk men-
jaga keamanan pangan dan pro-
duk yang berada di dalam negeri,
merupakan dasar yang kuat untuk
mendorong BPOM, sebagai pan-
el utama dari pemerintahan, agar
produk perikanan dan kelautan
dan didistribusikan ke pasar-pas-
ar konvensional. “Kita akan masuk
ke pasar-pasar, kita akan masuk
ke tempat-tempat distribusi seperti
TPI, PPI kita akan lakukan moni-
toring untuk mengecek mutu-mutu
ikan di dalam negeri. Utama yang
kita cek adalah bahwa ikan yang
beredar di dalam negeri akan kita
lakukan pengujian untuk kesega-
rannya dan yang kedua kita baru
mau masuk ke penggunaan bahan
berbahaya,” papar Widodo.
Penggunaan bahan berbahaya