Media Informasi Kemaritiman Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 | Page 8

Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M. Si. (Pengamat Pertahanan dan Militer dari Univ. Indonesia) MEMBANGUN TNI AL YANG OUTWARD LOOKING Kekuatan militer selalu berada di balik kekuatan diplomasi. Sudahkah kekuatan TNI AL memiliki kekuatan untuk mendukung upaya diplomasi di kawasan? Mengutip R. Willliam Liddle, yang menyatakan bahwa dua unsur fisik yang mendasar dalam membangun kekuatan negara adalah ekonomi dan militer. Jika sebuah negara tidak memiliki ekonomi dan/atau militer yang kuat, maka sistem pertahanannya tidak akan efektif. Dalam elemen kekuatan pembangunan state power yang saya teliti ternyata elemen lain yang berpengaruh pada pembangunan kekuatan negara adalah CM (critical mass), strategi negara dan kebijakan terkait citacita negara serta elemen pembagi yaitu ESP (external super power). Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan tentang seberapa besar sumbangan sumber daya laut kepada PDB nasional saat ini dan proyeksinya ke depan dalam konteks pembangunan pertahanan negara yang tangguh? Seberapa besar kita memanfaatkan kekuatan ESP di kawasan? Dengan melakukan penghitungan tersebut, kita akan mampu memprediksikan besarnya kerugian dan keuntungan yang akan ditanggung oleh bangsa, baik secara ekonomi, politik, maupun militer dalam arah perubahan menuju visi maritim. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara maksimal membutuhkan penguasaan teknologi tinggi, mulai dari teknologi eksplorasi laut sampai pengamanan wilayah dan jalur perdagangan laut. Bagaimana rancangan sistem industri pertahanan yang berbasis kelautan harus dirumuskan? Logikanya, jika konsepsi atas visi maritim dapat dijelaskan secara konkrit dan applicable, barulah kebijakan nasional dapat dibangun. Kecenderungan ke depan jelas sudah menunjukkan makin pentingnya jalur-jalur perhubungan dan perdagangan laut yang mencakup SLOC (SEA LANES OF COMMUNICATIONS) dan SLOT (SEA LANES OF TRADES) yang kita miliki. Dengan nilai-nilai penting laut dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka lautan kita sangat jelaslah menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan (geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut. Jika dikaitkan pada kemampuan diplomasi TNI AL maka kita harus jujur menadang permasalahan dan kondisi yang ada. Dalam pilahan abad, sebenarnya jelaslah sudah pada abad ke-19 tugas negara adalah mengamankan lautan untuk kepentingan nasional dan terjaganya kekayaan negara. Abad ke-20, tugas ini bergeser pada kewajiban mengamanakan ruang udara dan antari ksa, sementara di abad ke-21 tugas negara adalah mengamankan, menguasai dan mengambil keuntungan dari cyber space. Mencermati perkembangan spektakuler ekonomi, pembangunan kekuatan militer dan industri pertahanan China serta melihat posisi strategis Indonesia di tengah-tengah rivalitas China dan AS yang menajam, maka dengan keunggulan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sudah waktunya Indonesia memainkan peran lebih besar bagi keberlangsungan keseimbangan kawasan. Jika ketiga pembangunan kekuatan ini harus dikejar Indonesia sekaligus dalam waktu yang singkat, mengingat momentum kepemimpinan China dan “Calculative Strategy” Xi Jinping periode