Media Informasi Kemaritiman Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013

Di samping itu SOA juga melaksanakan penegakan hukum dalam mempertahankan hak maritim, melaksanakan pengaturan dan komando secara terpadu Kepolisian Maritim RRT, menstandarisasi penegakan hukum, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mempertahankan hak maritim, melindungi ketertiban hak dan kepentingan maritim serta masih banyak lagi tugas lainnya. Dengan wilayah kerja terdiri atas Cabang Laut Utara, Cabang Laut Timur dan Cabang Laut Selatan. Setiap cabang memiliki 11 pasukan polisi maritim dan detasemen wilayah pesisir yang bertanggung jawab atas kawasan laut yang dikuasai dan melaksanakan penegakan hukum dalam rangka mempertahankan hak maritimnya. Demikian pula halnya dengan Malaysia sebagai negara yang luas wilayah lautnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Indonesia, namun saat ini telah berani mengambil langkah membentuk Coast Guard-nya dengan menggabungkan beberapa stakeholder menggunakan nama Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau dalam bahasa Melayu artinya Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM). Bagaimana dengan Indonesia yang wilayah lautnya sangat luas? Tentu menyimpan lebih banyak persoalan seperti potensi konflik wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Hal ini begitu mengemuka karena sangat terkait dengan aspek prosperity (kesejahteraan) dan aspek security (keamanan) yang memang tidak mungkin terpisahkan. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksdya TNI Bambang Suwarto mengungkapkan hal tersebut didampingi Kahumas Bakorkamla Kolonel Maritim Edi Fernandi di kantornya Jl Dr. Sutomo 11 Jakarta Pusat. Menurutnya, persoalan di laut yang tidak segera tuntas diselesaikan, dapat memicu terbentuknya opini negatif di kalangan pengguna laut. Salah satunya bila kapal-kapal asing masuk ke perairan yang dianggap rawan, mereka harus membayar biaya asuransi yang sangat tinggi untuk menjamin keselamatan kapal beserta muatannya kepada pihak asuransi asing dan bukan kepada pihak Indonesia. Begitu pula dengan para PMA (Penanam Modal Asing), mereka akan lebih memilih laut dan negara yang aman untuk berinvestasi. Hal yang sangat merugikan Indonesia ini, harus segera dieliminir. Jika segenap stakeholder bersinergi membentuk jaring komunikasi berupa kesepakatan yang konsisten dan berlanjut. Mantan Panglima Armada RI Kawasan Timur era tahun 2010-an ini memandang perlunya kesatuan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara maritim, tidak sekadar diucapkan saja, namun butuh implementasi yang diwujudkan dalam sinergitas kinerja profesional dari para pengawaknya. Pihaknya selalu berupaya menguatkan soliditas sesama aparat yang memiliki kewenangan hukum di laut, melalui kegiatan bersama, sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri. Hal ini akan lebih memudahkan mengatasi permasalahan di laut. Salah satu tugas Bakorkamla melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi yang sifatnya filling the gap, yakni menjangkau wilayahwilayah laut yang selama ini belum diamankan. Filling the gap dari Tupoksi beberapa stakeholders ini, diwujudkan Bakorkamla dengan penguatan dukungan pelayanan masyarakat pengguna laut dalam bentuk nyata. Misalnya pengadaan peralatan canggih untuk pendeteksi data kapal dan aktivitasnya. Penanganan persoalan di laut seperti illegal fishing Bakorkamla melibatkan pengawas perikanan, bila menghadapi kasus pembajakan Bakorkamla akan menggandeng pihak keamanan. Demikian pula masalah lingkungan seperti kemungkinan terjadinya pencemaran laut atau bekas rig-rig pengeboran minyak yang ditinggalkan begitu saja oleh pengelolanya. Termasuk kerusakkan kabel optik komunikasi dasar laut, yang disebabkan oleh alam maupun pencurian. Konon akibat pencurian berdampak parah dan ditaksir kerugian yang ditimbulkannya lumayan besar. Bukan itu saja dampak lain yang lebih besar lagi adalah terputusnya jalur komunikasi penting. Hasil pantauan ini sebagai bahan penyidikan lebih lanjut yang harus dikoordinasikan dengan pihak/institusi terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Penjelasan Kalakhar Bakorkamla kepada Tim Cakrawala ini didukung informasi dari mantan Komandan KRI Teluk Mandar, Letkol Maritim Arief Meidyanto yang kini menjabat sebagai Kapuskodal Bakorkamla: “Sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan bahwa, kemampuan yang harus dimiliki oleh Bakorkamla atau instansi lain yang mempunyai kepentingan untuk pengamatan di laut, harus dapat melaksanakan traffic monitoring/memantau seluruh kapal yang sedang beraktivitas, baik yang keluar ataupun yang memasuki wilayah perairan negara masing-masing. Saat ini Bakorkamla telah memiliki Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 27

Media Informasi Kemaritiman Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 | Page 27