Media Informasi Kemaritiman Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 | Seite 26

TOPIK UTAMA 26 MENIKMATI KEKAYAAN LAUT DI NEGERI IMPIAN Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Bambang Suwarto. B “Pembiaran persoalan di laut akibat tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab institusi terkait harus segera dibenahi oleh para stakeholder, karena sangat berbahaya bagi kepercayaan dunia terhadap Indonesia.” erkaitan dengan pemasalahan di laut yang sarat kepentingan dilihat dari berbagai aspek diantaranya keamanan, politik dan ekonomi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah selayaknya belajar dari apa yang dilakukan China. Ketika hubungan China memanas karena saling mengklaim wilayah dengan Jepang yang telah lebih dahulu memiliki Coast Guard. Untuk membentengi negaranya dari persoalanpersoalan di laut dalam waktu relatif singkat China segera membentuk semacam China Coast Guard. Sebab bila China menghadapinya dengan militer, sementara Jepang menggunakan institusi Coast Guardnya yang nonmiliter, China akan dianggap salah di mata internasional. Maka pada 10 Maret 2013 saat Sidang Pleno ke-3 National People Congress (NPC) ke-12 menyatakan, State Ocean Administration (SOA) akan direformasi guna mengintegrasikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim. Reformasi SOA tersebut berupa penggabungan dari China Marine Surveillance, Marine Police of Border Defence, China Administration dan Custom Anti Smuggling Police yang berada di bawah Kementerian Pengelolaan Lahan. Sementara untuk Marine Safety Administration tidak bergabung dengan SOA, karena institusi ini bertugas khusus di bidang keselamatan pelayaran. Tanggung jawab baru SOA sebagai perencana pembangunan kelautan, penegak hak-hak maritim di RRT, pengelolaan penggunaan laut dan perlindungan laut. Beberapa bulan kemudian tepatnya 9 Juli 2013 pemerintah RRT menerbitkan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi SOA antara lain: SOA sebagai penanggungjawab bidang kualifikasi layanan prakiraan lingkungan maritim dan pemeriksaan pembuangan sampah ke laut, perizinan rencana penanggulangan tumpahan minyak serta pemeriksaan laporan dampak lingkungan proyek pembangunan di pesisir. Selain itu organisasi ini bertugas memperkuat manajemen umum kelautan, pelestarian lingkungan ekologi dan pembangunan sistem Iptek, penyempurnaan rencana dan mekanisme koordinasi urusan kelautan dan mendukung operasi maritim.