SWASEMBADA PANGAN DI MERAUKE
Sejak era Orde Baru , masyarakat berdiam di wilayah-wilayah sempit lahan pertanian untuk itu pemerintah melakukan transmigrasi terutama di Pulau Jawa sebagai bentuk pemerataan penduduk dan pengelolaan lahan pertanian . Salah satunya Kabupaten Merauke yang menerima program transmigrasi tersebut .
Kondisi geografis Kab . Merauke merupakan dataran serta bervegetasi gambut / rawa . Sehingga memudahkan para transmigran membuka lahan persawahan . Pada era kepemimpinan bupati Jhon Gluba Gebze , Kabupaten Merauke dikenal sebagai daerah di provinsi Papua yang berhasil melakukan swasembada beras .
Program swasembada tersebut dikenal dengan program MIFEE ( Merauke Integrated Food and Energy Estate ). Program tersebut diawali oleh usulan Kab . Merauke pada 2007 yang kemudian dikembangkan pada 2008 dan diresmikan pada 2010 . Awal mula program tersebut , ditargetkan dengan lahan seluas 1,9 juta Ha .
MIFEE sendiri adalah program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang dikembangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Lewat program ini , pemerintah berharap bisa menjamin ketahanan pangan dan energi Indonesia . Sebelumnya MIFEE bernama Merauke Integrated Rice Estate ( MIRE ). Lalu MIRE kemudian berubah menjadi MIFEE ( the Merauke Integrated Food and Energy Estate ) pada tahun 2008 .
MIFEE ini direncanakan akan melibatkan 36 investor yang akan berinvestasi . Pada 2010 dilakukan seremonial pilot project Medco di Serapu . Melalui UU No . 18 Tahun 2012 tentang Pangan direncanakan ada 1,23 juta ha yang akan dikembangkan . Dari luas ini direncanakan 50 persen diperuntukan untuk tanaman pangan , 30 persen untuk tebu , dan 20 persen untuk sawit . Dari MIFFE ini diharapkan diproduksi 1,95 juta ton beras , 2,02 juta ton jagung , 167 ribu ton kedelai , 64 ribu sapi , 2,5 juta ton gula , 937 ribu ton minyak sawit per tahun .
Kepala Bulog Divre Papua dan Papua Barat , Arief Mandu mengatakan produksi beras Merauke per tahunnya mencapai 30-35 ribu ton . Sementara kebutuhan untuk masyarakat Merauke berkisar 25 ribu ton . Sehingga masih ada surplus beras lokal 10 ribu ton .
“ Selama ini sejumlah kabupaten di sekitar Merauke di antaranya Kabupaten Mappi , Boven Digul , Asmat dan juga beberapa di Provinsi Papua Barat di antaranya Sorong sudah mengkonsumsi beras lokal Merauke . Pengiriman ke Jayapura dan beberapa kabupaten lainnya adalah kali pertama dan ini sebagai salah satu bentuk swasembada pangan di Papua . Apalagi Merauke telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai lumbung pangan nasional ,” jelas Arief kepada Gatra . com
MIFEE masih dilanjutkan pada era Jokowi . Pemerintahan merencanakan membuka lahan sekurangnya 1 juta ha untuk pengembangan estate padi . Dengan adanya estate ini
pemerintah menargetkan terjadi peningkatan produksi beras nasional . Tak hanya swasembada yang dimimpikan bahkan akan melakukan ekspor beras .
Beberapa sejumlah fasilitas juga diberikan untuk mendukung program tersebut . Menurut anggota Komisi IV DPR , Sulaeman Hamzah kepada tempo . co mengatakan , fasilitas untuk menunjang pemberdayaan petani lokal terus diberikan di antaranya traktor , pompa air , dan perlengkapan pertanian .
Selain itu , Sulaeman juga mengatakan saat ini ada 43 ribu hektar sawah di Merauke dan satu petani lokal disana bisa mengelola hingga 50 hektar areal sawah . “ Dulunya , kami meragukan adaptasi petani asli Merauke dengan petani pendatang akan sulit , ternyata justru petani lokal lebih terampil dalam mengelola sawahnya ,” klaimnya .
Untuk terus menggairahkan para petani , Kementerian Pertanian mengirimkan 30 ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk terus memperbaiki kondisi pertanian di Merauke . Para ahli yang datang ke Merauke akan meneliti cuaca , tanah , serta unsur sosial lainnya .
Namun , banyak persoalan yang dihadapi dalam program MIFEE ini , menurut mantan Bupati Merauke periode 2005- 2010 Jhon Gluba Gebze menilai persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah Merauke dalam melanjutkan program tersebut . “ Kondisi MIFEE saat ini mati suri . Tidak benar kalau masyarakat adat yang menjadi kendala , tetapi birokrasi di daerah yang menjadi hambatan ,” ujarnya kepada bisnis . com .
Untuk mengatasi ‘ kemandegan ’ program MIFEE , pemerintah pusat dan Pemprov Papua maupun Pemda Merauke perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar food estate itu dapat jalan kembali . “ Ini di-clear-kan masalahnya apa . Nanti hanya tuduhan , rakyat kecil yang dituduh jadi biang kerok . Padahal , biang kerok adalah birokrasi , kalau urusan dengan masyarakat ulayat saya yang selesaikan , saya kasih garansi , saya kasih jaminan . Yang penting diatur dalam keputusan ,” katanya .
Dia menuturkan solusi untuk dapat melanjutkan MIFEE dengan mengefektifkan peran pemerintah daerah Merauke . Jika Pemda Merauke tidak dapat mengatasi persoalan tersebut , katanya , maka perlu dibentuk Otorita Pertanian Merauke . Namun , tidak diperlukan membuat badan otorita jika pemda dapat mengatasi seluruh persoalan pangan skala luas di Merauke tersebut .
“ Tidak perlu membuat badan selama pemda bisa mengelola , ini kebijakan nasional , ini kepentingan orang banyak . Kalau seandainya pemda tidak bisa jalan , maka harus ada badan otorita , daripada ini terbengkalai ,” tambahnya .
Gebze memaparkan MIFEE fokus pada optimalisasi lahan milik masyarakat setempat yang sudah terbangun , tetapi belum digarap dengan optimal , yaitu melalui mekanisasi pertanian . ( IFR )
Februari 2016 | mediaBPP | 25