“ Tadinya kita nomor dua setelah Jawa Timur, tapi menurut Kemendagri karena kita banyak inovasi jadi nomor satu,” katanya.
BPP Kaltim yang baru saja didirikan pada 2000, sudah memunyai 5 doktor yang didapat dengan cara bekerja sama dengan BKD untuk merekrut terbuka melalui media massa.
Latifah Kabid Litbang Sumatera Barat
“ Kita rekrut sebagai calon peneliti lalu kita keluarkan SK nya, sebenarnya kami perlu 45-50 peneliti di berbagai bidang,” ujarnya.
Penilaian suatu BPP yang ideal sejatinya juga dapat diukur pada produk penelitian yang diterbitkan dengan seberapa kali penelitian yang dilakukan. BPP Kaltim bisa dikatakan cukup produktif dengan melibatkan peneliti tidak hanya aktif di jurnal ilmiah tetapi juga buletin internalnya.
“ Untuk jurnal, kami terbit dua kali dalam setahun, namun, belum terakreditasi. Untuk buletin, kami terbitkan sebulan sekali dan yang mengelola peneliti. Kami punya kebiasaan wajib menulis di mana pun, agar peneliti kami terbiasa menulis,” ujarnya.
Tidak hanya selesai di masalah SDM dan produktivitas, masalah angka kredit dan tunjangan peneliti kerap menjadi kendala. Rosmawaty bahkan mengatakan banyak peneliti di BPP Daerah yang tidak tahu jika sebenarnya ada SK untuk menambah tunjangan peneliti.
“ Nah, jadi banyak peneliti di daerah yang tidak tahu jika mereka punya SK untuk tunjangan, biasanya ini dilatarbelakangi dari pemerintah daerah setempat yang tidak paham,” terangnya.
Klasifikasi BPP
Permasalahan lain muncul, ketika UU No 23 Tahun 2014 tersebut mengklasifikasikan BPP Daerah ke dalam beberapa tipe, sehingga menambah benang kusut BPP Daerah. Tipe tersebut, misalnya, tipe A dengan beban kerja yang besar, tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang, serta tipe C yang dibentuk dengan beban kerja yang kecil. Sementara penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas.
Dalam audiensi bersama Sekjen Kemendagri dan Plt. Kepala BPP Kemendagri, beberapa pengelola BPP Daerah mempertanyakan alasan tersebut di tengah eksistensi BPP yang kian meredup. Kepala BPP Provinsi Banten, M Ajak Moeslim, mengatakan, harus ada indikator yang jelas tentang kewajiban pendirian sebuah BPP.
M. Ajak Moeslim Kepala BPP Provinsi Banten
“ Akan lebih baiknya pembagian tipe tidak berdasar pada penilaian yang dititikberatkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, atau keuangan daerah, tetapi dengan lembaga penilai semacam akreditasi BPP,” ujar Moeslim.
6 VOLUME 1 NO. 1 | APRIL 2016