“ Tadinya kita nomor dua setelah Jawa Timur , tapi menurut Kemendagri karena kita banyak inovasi jadi nomor satu ,” katanya .
BPP Kaltim yang baru saja didirikan pada 2000 , sudah memunyai 5 doktor yang didapat dengan cara bekerja sama dengan BKD untuk merekrut terbuka melalui media massa .
Latifah Kabid Litbang Sumatera Barat
“ Kita rekrut sebagai calon peneliti lalu kita keluarkan SK nya , sebenarnya kami perlu 45-50 peneliti di berbagai bidang ,” ujarnya .
Penilaian suatu BPP yang ideal sejatinya juga dapat diukur pada produk penelitian yang diterbitkan dengan seberapa kali penelitian yang dilakukan . BPP Kaltim bisa dikatakan cukup produktif dengan melibatkan peneliti tidak hanya aktif di jurnal ilmiah tetapi juga buletin internalnya .
“ Untuk jurnal , kami terbit dua kali dalam setahun , namun , belum terakreditasi . Untuk buletin , kami terbitkan sebulan sekali dan yang mengelola peneliti . Kami punya kebiasaan wajib menulis di mana pun , agar peneliti kami terbiasa menulis ,” ujarnya .
Tidak hanya selesai di masalah SDM dan produktivitas , masalah angka kredit dan tunjangan peneliti kerap menjadi kendala . Rosmawaty bahkan mengatakan banyak peneliti di BPP Daerah yang tidak tahu jika sebenarnya ada SK untuk menambah tunjangan peneliti .
“ Nah , jadi banyak peneliti di daerah yang tidak tahu jika mereka punya SK untuk tunjangan , biasanya ini dilatarbelakangi dari pemerintah daerah setempat yang tidak paham ,” terangnya .
Klasifikasi BPP
Permasalahan lain muncul , ketika UU No 23 Tahun 2014 tersebut mengklasifikasikan BPP Daerah ke dalam beberapa tipe , sehingga menambah benang kusut BPP Daerah . Tipe tersebut , misalnya , tipe A dengan beban kerja yang besar , tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang , serta tipe C yang dibentuk dengan beban kerja yang kecil . Sementara penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk , luas wilayah , kemampuan keuangan daerah , dan cakupan tugas .
Dalam audiensi bersama Sekjen Kemendagri dan Plt . Kepala BPP Kemendagri , beberapa pengelola BPP Daerah mempertanyakan alasan tersebut di tengah eksistensi BPP yang kian meredup . Kepala BPP Provinsi Banten , M Ajak Moeslim , mengatakan , harus ada indikator yang jelas tentang kewajiban pendirian sebuah BPP .
M . Ajak Moeslim Kepala BPP Provinsi Banten
“ Akan lebih baiknya pembagian tipe tidak berdasar pada penilaian yang dititikberatkan pada jumlah penduduk , luas wilayah , atau keuangan daerah , tetapi dengan lembaga penilai semacam akreditasi BPP ,” ujar Moeslim .
6 VOLUME 1 NO . 1 | APRIL 2016