Balitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
PROFIL BALITBANGDA
pemerintah daerah akan diarahkan pada kepentingan pemerintah provinsi dan BPP Provinsi NTT , terutama yang berkaitan dengan isu kemaritiman , Rakornas juga sebagai momentum pengembangan segala potensi martim yang terkandung di dalamnya .
“ Hasil Rakornas ini diharapkan akan menjadi media penyaluran dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah terutama juga BPP Provinsi NTT untuk mengembangkan potensi kemaritiman di NTT secara optimal melalui aneka kegiatan kelitbangan ,” ujar Kosmas .
Rakornas yang mengusung tiga tema besar tersebut ( Kelembagaan , Inovasi Daerah , Kemaritiman ) menjadikan inovasi daerah dan kemaritiman sekaligus menjadi agenda besar BPP Provinsi NTT . Dua hal tersebut dipandang sebagai hal yang urgen dikarenakan BPP Provinsi NTT membutuhkan sebuah karakter inovatif dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelitbangan . Karakter tersebut kemudian akan menumbuhkan kontekstualitas hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan daerah dan masyarakat . Di lain pihak , Kontektualitas tersebut membantu eksistensi BPP Provinsi NTT dalam meningkatkan posisi tawar dan nilai jual BPP terhadap pemerintah daerah dalam mata rantai kegiatan perencanaan pembangungan daerah .
Isu kemaritiman juga menjadi penting bagi BPP Provinsi NTT . Kemaritiman yang menjadi salah satu isu nasional yang terkandung dalam Nawacita Presiden
Joko Widodo yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi salah satu dari enam konsentrasi program strategis Provinsi NTT . Isu ini juga sangat sesuai dengan kondisi geografis provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dengan luas laut lebih dari 200 ribu kilometer persegi . Kondisi geografis tersebut juga menyimpan beragam potensi kemaritiman yang perlu dikembangkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat NTT .
“ Peran BPP Provinsi NTT ada pada titik tersebut . Isu ini menantang peran BPP Provinsi NTT untuk secara inovatif membantu mengembangkan aneka potensi kemaritiman provinsi NTT melalui berbagai kegiatan kelitbangan ,” ungkap Kosmas .
Menurut Kosmas kerja sama dan koordinasi yang telah terbangun antara BPP Provinsi NTT dengan BPP Kemendagri perlu terus dibina dan dibangun ke tingkat yang lebih erat .
“ Lebih saling mendukung dan lebih koordinatif dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan di tingkat pusat dan daerah . Peluang kerja sama pelaksanaan kegiatan kelitbangan antara BPP Provinsi NTT dengan BPP Kemendagri kiranya dapat terus dibuka secara lebih luas . Peluang tersebut dibuka dengan tujuan untuk menanggapi berbagai persoalan yang mengemuka di daerah . Selain itu peluang kerja sama ini bertujuan untuk menemukan langkah-langkah pemecahan sekaligus untuk meningkatkan peran dan eksistensi BPP di daerah ,” tutup Kosmas . ( MSR )
VOLUME 1 NO . 1 | APRIL 2016 41