Balitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
PROFIL BALITBANGDA
MENAMBAH KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM P3A
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air( P3A) di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menjadi solusi untuk mensejahterakan para petani yang terdapat di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur. Tujuh daerah tersebut dipilih dikarenakan memiliki lahan persawahan yang cukup besar.
Meski memiliki potensi perikanan laut sangat besar mencapai 388,7 ton setiap tahun, serta 5.700 kilometer garis pantai dengan wilayah laut sekira 200 ribu kilometer persegi, pertanian tetap menjadi dambaan masyarakat NTT. Dalam Rakornas
Sampah di Provinsi NTT, semua penelitian tersebut diarahkan untuk penemuan jalan ke luar bagi beberapa permasalahan masyarakat,” tutur Kosmas.
P3A memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mengetahui pola pemberdayaan P3A dan persepsi petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi, untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan faktor produksi padi sawah, dan juga untuk mengetahui dan mengukur kesejahteraan petani P3A di Provinsi NTT.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BPP Provinsi NTT mengenai P3A tersebut, telah dihasilkan beberapa rekomendasi antara lain peningkatan luas fungsional dengan memerhatikan beberapa aspek penting yaitu ketersediaan air, sifat-sifat tanah di daerah aliran sungai yang airnya akan dimanfaatkan untuk irigasi, topografi daerah pengaliran, dan curah hujan di hulu sungai maupun di dataran rendah.
Kunjungan Kerja DPRD Komisi IV
Kelitbangan 2016 yang dilaksanakan di Kupang, NTT pada 14-16 Maret lalu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, NTT tetap berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan, Frans menyadari lebih dari 80 persen warga NTT bermata pencaharian petani dan tinggal di desa-desa.
P3A menjadi salah satu dari enam program penelitian 2015 BPP Provinsi NTT, menurut Kepala BPP Provinsi NTT Kosmas D lama, penelitian yang dilakukan lebih diarahkan pada penemuan jalan ke luar bagi beberapa permasalahan kemasyarakatan provinsi NTT.
“ Penelitian tidak terbatas pada pemberdayaan petani, hal lain yang menjadi program BPP Provinsi NTT di antaranya mengenai Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pendekatan Budaya Dalam Pelaksanaan Perbakian Daya Dukung Padang Penggembalaan di Pulau Timor, Efek Pemberitaan Media Massa Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi, Pola Penanganan TKI, serta Profil Pengelolaan
Dari segi peningkatan peran kelembagaan diperlukan koordinasi antara dinas terkait, yaitu Dinas PU dan Dinas Pertanian, dalam hal pendampingan dan pelatihan bagi kelembagaan pengelola irigasi, tenaga pendamping masyarakat, dan kelompok pemandu lapangan.
“ Hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknik irigasi dilakukan oleh Dinas PU sedangkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknik budidaya dilakukan oleh Dinas Pertanian, selanjutnya perlu juga memberdayakan KPI, TPM dan KPL untuk melakukan tugasnya secara intensif bersama pengurus P3A.” ucap Kosmas.
P3A juga dapat mendorong kemudahan petani mendapatkan input produksi, meningkatkan pengetahuan petani melalui penyuluhan tentang pengaturan atau alokasi input, mempermudah pemasaran produk, dan memperkuat posisi tawar terhadap harga jual beras. Dalam hal ini Dinas Pertanian perlu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, berkaitan dengan pengadaan input dan pemasaran hasil.
“ Rekomendasi selanjutnya adalah pemerintah melalui Dinas Pertanian sebaiknya tidak sebatas sosialisasi mengenai teknologi budi daya padi, tetapi juga melakukan pendampingan dan bimbingan melalui pembuatan kebun percontohan sehingga dapat meningkatkan efisiensi teknis,” kata Kosmas.( MSR)
VOLUME 1 NO. 1 | APRIL 2016 39