LAPORAN KHUSUS
RAKORNAS KELITBANGAN 2016
5-7-7 TRIO KOMISI RAKORNAS
KUPANG- Masih di hari yang sama, hari kedua Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan 2016 di Kupang mulai memasuki agenda inti. Menjelang senja peserta dibagi menjadi tiga kelompok tiap komisi. Komisi I membahas mengenai Inovasi Daerah, Komisi II membahas Kelembagaan, dan Komisi III membahas mengenai Kemaritiman. Diskusi berlangsung selama tiga jam. Masing-masing komisi memaparkan hasil diskusinya pasca azan Isya berkumandang.
Dalam rapat Komisi I yang dikoordinasi oleh Rochayati Basra dan timnya Sugeng Harjono, Sitti Aminah, Asrori, Hasoloan Nadeak, dan Jonggi Tambunan, serta beberapa perwakilan BPP Daerah membahas mengenai substansi materi RPP Inovasi Daerah yang selama ini tengah digodok oleh BPP Kemendagri yang menghadirkan pakar hukum dan ahli. RPP Inovasi Daerah memunyai substansi mengenai kebijakan inovasi daerah yang mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab kebijakan pengembangan inovasi daerah. Lalu tentang penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan proses penyelenggaraan inovasi daerah, pengembangan budaya inovasi, dan pembinaan dan pengawasan.
Berada di ruang sebelahnya, rapat Komisi II yang dipandu oleh Heriyadi Roni dan Teguh Winarno( BPP Provinsi Jateng) mengatakan, ada banyak permasalahan kelembagaan BPP di pusat maupun di daerah. Pertama, terbatasnya sumber daya peneliti( SDM fungsional peneliti). Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk Indonesia tergolong kecil, hanya 4,7 per 10 ribu penduduk. Hal ini berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang tersedia 18 peneliti per 10 ribu penduduk. Demikian halnya dengan jumlah peneliti di instansi pemerintah yang belum memadai mendukung kegiatan litbang. Contohnya Kementerian Dalam Negeri yang memunyai 176 peneliti yang tersebar di pusat dan daerah.
Kedua, dukungan anggaran untuk aktivitas kelitbangan di Indonesia masih tergolong rendah.“ Dukungan anggaran litbang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 2,6 persen dari PDB dan Malaysia 0,8 persen dari PDB. Sedangkan Jepang dan Korea masing-masing mencapai 3,4 persen dan 3,6 persen dari PDB,” kata Teguh.
Pada saat yang sama, permasalahan anggaran litbang
1. Subiyono 24 | Plt. VOLUME Kepala Pusat 1 NO Litbang. 1 | APRIL Administrasi 2016 Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan( kiri) 2. Rochayati Basra | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah( tengah)