RAKORNAS KELITBANGAN 2016
LAPORAN KHUSUS
SINERGI LITBANG DAN KEMARITIMAN
segala informasi tentang penduduk satu per satu secara lengkap. Dari sinilah nanti bisa menunjang pendataan penelitian bapak / ibu sekalian. Misalnya di Kab. Mahrambu dalam satu kilometer hanya dapat ditemui 1 orang karena jarang ada penduduknya. Dari situ kita bisa lihat kebutuhan pelayanan publik, bagaimana alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, pencegahan kriminalisasi, dan demokratisasi,” terangnya.
Zudan Arif Fakrullah Dirjen Dukcapil Kemendagri
Jarum jam menunjukan pukul 08.00 pagi WITA, matahari di negeri Kupang sudah mulai terik. Seluruh peserta sudah siap dengan hari yang padat agenda besar Rakornas kali ini. Hari kedua Rakornas Kelitbangan( 15 / 03) masih dengan nuansa batik, seluruh peserta secara saksama menyaksikan paparan narasumber ahli yang didatangkan.
Panel diskusi pertama membahas mengenai inovasi daerah, kemaritiman, dan sistem nasional BPP pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Narasumber pertama memaparkan bagaimana pentingnya pendataan penduduk guna menunjang kinerja kelitbangan. Adalah Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri yang membawakan materi perspektif model organisasi BPP Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah.“ Dari sistem data center yang terhubung secara online dapat diketahui
Materi kedua, dibawakan oleh Indra Sakti, Sekretaris BPP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas mengenai kemaritiman. Menurutnya hampir 80 persen wilayah Indonesia adalah perairan, banyak aktivitas di laut baik aspek ekonomi, sosial, dan politik. Banyak wisata di bawah laut dan di atas laut, observasi, penangkapan ikan, dan kegiatan sosial masyarakat lainya.“ Kami dari Kementerian Perikanan dan Kelautan membuat misi visi laut masa depan kita. Berbicara kemaritiman, kita bicara kedaulatan, yang selama ini dikuasai oleh pengusaha asing. Banyak ikan kita yang dicuri, bangunan laut yang ditinggal begitu saja. Nah, kita di sini harus bisa meningkatkan potensi laut. Misal, arus laut digunakan untuk membangkitkan satu sistem atau biota laut,” paparnya.
Menurut catatannya, ada 117 kapal asing sepanjang 2016 yang berhasil ditenggelamkan karena illegal fishing.“ Kita menjaga pintu-pintu masuk pelayaran, dan melarang kepiting bertelur ditangkap juga penjualan lobster di bawah 200 gram. Terkait kesejahteraan, anggaran kami ada 13 T, 80 persen untuk masyarakat 20 persen untuk kami,” ungkapnya.
Wilayah Indonesia yang cukup luas, mengatur Indonesia mengelola laut. Kementerian Perikanan mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2 / Permen Kp / 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela( Trawls) dan Pukat Tarik( Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.“ Seperti Laut Arafuru sangat moratorium, tidak bisa sembarangan pengusaha mengambil ikan di situ. Lalu masalah infrastruktur kami tambahkan kapal-kapal yang memonitor kapal nelayan di laut. Semua sistem di negeri ini kami sinergikan terutama masalah illegal fishing,” jelasnya.( IFR)
VOLUME 1 NO. 1 | APRIL 2016 23