RAKORNAS KELITBANGAN 2016
LAPORAN KHUSUS
SINERGI LITBANG DAN KEMARITIMAN
segala informasi tentang penduduk satu per satu secara lengkap . Dari sinilah nanti bisa menunjang pendataan penelitian bapak / ibu sekalian . Misalnya di Kab . Mahrambu dalam satu kilometer hanya dapat ditemui 1 orang karena jarang ada penduduknya . Dari situ kita bisa lihat kebutuhan pelayanan publik , bagaimana alokasi anggaran , perencanaan pembangunan , penegakan hukum , pencegahan kriminalisasi , dan demokratisasi ,” terangnya .
Zudan Arif Fakrullah Dirjen Dukcapil Kemendagri
Jarum jam menunjukan pukul 08.00 pagi WITA , matahari di negeri Kupang sudah mulai terik . Seluruh peserta sudah siap dengan hari yang padat agenda besar Rakornas kali ini . Hari kedua Rakornas Kelitbangan ( 15 / 03 ) masih dengan nuansa batik , seluruh peserta secara saksama menyaksikan paparan narasumber ahli yang didatangkan .
Panel diskusi pertama membahas mengenai inovasi daerah , kemaritiman , dan sistem nasional BPP pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Narasumber pertama memaparkan bagaimana pentingnya pendataan penduduk guna menunjang kinerja kelitbangan . Adalah Zudan Arif Fakrullah , Dirjen Dukcapil Kemendagri yang membawakan materi perspektif model organisasi BPP Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah . “ Dari sistem data center yang terhubung secara online dapat diketahui
Materi kedua , dibawakan oleh Indra Sakti , Sekretaris BPP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas mengenai kemaritiman . Menurutnya hampir 80 persen wilayah Indonesia adalah perairan , banyak aktivitas di laut baik aspek ekonomi , sosial , dan politik . Banyak wisata di bawah laut dan di atas laut , observasi , penangkapan ikan , dan kegiatan sosial masyarakat lainya . “ Kami dari Kementerian Perikanan dan Kelautan membuat misi visi laut masa depan kita . Berbicara kemaritiman , kita bicara kedaulatan , yang selama ini dikuasai oleh pengusaha asing . Banyak ikan kita yang dicuri , bangunan laut yang ditinggal begitu saja . Nah , kita di sini harus bisa meningkatkan potensi laut . Misal , arus laut digunakan untuk membangkitkan satu sistem atau biota laut ,” paparnya .
Menurut catatannya , ada 117 kapal asing sepanjang 2016 yang berhasil ditenggelamkan karena illegal fishing . “ Kita menjaga pintu-pintu masuk pelayaran , dan melarang kepiting bertelur ditangkap juga penjualan lobster di bawah 200 gram . Terkait kesejahteraan , anggaran kami ada 13 T , 80 persen untuk masyarakat 20 persen untuk kami ,” ungkapnya .
Wilayah Indonesia yang cukup luas , mengatur Indonesia mengelola laut . Kementerian Perikanan mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2 / Permen Kp / 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( Trawls ) dan Pukat Tarik ( Seine Nets ) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia . “ Seperti Laut Arafuru sangat moratorium , tidak bisa sembarangan pengusaha mengambil ikan di situ . Lalu masalah infrastruktur kami tambahkan kapal-kapal yang memonitor kapal nelayan di laut . Semua sistem di negeri ini kami sinergikan terutama masalah illegal fishing ,” jelasnya . ( IFR )
VOLUME 1 NO . 1 | APRIL 2016 23