kemaritiman sangatlah luas . Namun hal itu bisa diakali dengan menumbuhkan bibit / magnet yang menjadi patokan majunya potensi kemaritiman daerah .
“ Kalau dikatakan komodo daerah wisata nasional , daerah yang lain mestinya siap . Jika diikuti yang lain , saya rasa akan menimbulkan kebijakan pariwisata yang luar biasa . Fungsi bapak / ibu peserta di sini sangat penting untuk kemajuan daerah . Hilangkan dikotomi jabatan struktural dan fungsional . Bahkan kalau kita berpikir secara jernih , struktural sangat terbatas , sehingga akan memfokuskan kebijakan masingmasing . Memang butuh waktu , apalagi sebagai peneliti dibutuhkan ketekunan ,” terangnya .
Suara daerah
Masih di hari yang sama , sesaat setelah pemukulan gong tanda dibukanya Rakornas Kelitbangan 2016 , seluruh peserta dibawa ke ruang rapat lantai 3 Hotel Aston untuk audiensi . Beberapa pejabat BPP dipersilakan bertanya dan mengadukan semua masalah yang ada di daerah bersama Plt . Kepala BPP dan Sekjen Kemendagri satu per satu suara dari BPP Daerah itu mulai keluar .
Sebagai birokrat , kita harus cermat terhadap perkembangan inovasi layanan publik , kita sering tidak menyadari apa yang terjadi di lingkungan kita , sehingga kita tidak siap menyajikan rumusan program .
Adalah M . Ajak Moeslim dari BPP Banten yang pertama kali angkat bicara . Ia menanyakan soal klasifikasi BPP berdasarkan kriteria . “ Sebaiknya klasifikasi berdasarkan akreditasi , bukan berdasarkan jumlah penduduk , jumlah anggaran dsb ,” imbuhnya .
Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Teguh Winarno , Kepala BPP Provinsi Jawa Tengah . “ Kami masih kurang SDM . Hampir di semua provinsi tidak ada tenaga perekayasa . Sementara untuk melakukan kerja kelitbangan harus ada tenaga perekayasa ,” tanyanya .
Taufik Rahman dari BPP Kalsel juga mengeluhkan pengklasifikasian BPP . Baginya , klasifikasi BPP harus didasarkan oleh kebutuhan masing-masing provinsi . Selain itu , kurang sinerginya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kendala majunya BPP Daerah . “ BPP Pusat harus sinergi dengan BPP Daerah . Selama ini kalau ada acara atau program kami tidak pernah dilibatkan , begitu pula dengan program daerah yang tidak pernah dihadIri BPP Pusat ,” paparnya .
Semua pertanyaan dan keluhan ditampung lalu dijawab satu per satu oleh Yuswandi . Menurutnya , saat ini tengah digodok PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . “ Nantinya daerah punya nomenklatur tersendiri yang seharusnya melihat struktur yang ada di nasional . Inti dari kelembagaan adalah urusan yang akan kita kerjakan dalam rangka pelayanan publik . Semua dipetakan dalam UU No 23 Tahun 2014 supaya memunyai sinergi ,” jawabnya .
Terkait penambahan tenaga perekayasaan , Yuswandi menjawab nanti akan didiskusikan oleh Kepala BPP . “ Intinya harus ada alasan fungsional yang tidak didiskriminasi . Semua pegawai ada jabatannya , namanya JFU ,” jawabnya .
Audiensi digelar hingga pukul 23.00 WITA dan ditutup oleh Plt . Kepala BPP Kemendagri . “ Saya rasa , pertemuan kali ini , kita cukup merasakan kegelisahan . Organisasi tidak selamanya tetap , masyarakat berubah , maka kita harus berubah lebih baik lagi ,” tutupnya . ( IFR )
22 VOLUME 1 NO . 1 | APRIL 2016