LAPORAN UTAMA
SOLUSI ATAS MASALAH KELEMBAGAAN BPP
Dari sisi kelembagaan, permasalahan utama Badan Penelitian dan Pengembangan( BPP) yang paling mencolok adalah manajemen pengelolaan BPP itu sendiri. Kesuksesan sebuah BPP tersebut juga bisa dilihat dari sejauh mana hasil kelitbangan bisa dibuktikan dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan pemerintah. Jurnal ilmiah adalah salah satu bukti konkret hasil kelitbangan sebagai media aktualisasi para peneliti dalam menyampaikan ide dan gagasan hasil penelitiannya, terlebih jika jurnal tersebut bereputasi internasional.
Jika kita menilik kementerian lain, Kementerian Agama, Misalnya, BPP Kementerian Agama sudah memunyai beberapa jurnal terakreditasi. Setidaknya ada tujuh jurnal yang mereka kelola bersamaan dengan Badan Diklat. Pada saat wawancara ekslusif kami dengan Kepala BPP dan Diklat Kementerian Agama, Abd. Rahman Mas’ ud mengatakan, secara aktif BPP dan Diklat Kementerian Agama mengeluarkan beberapa produk dengan konsekuen. Hal itu terbukti dari salah satu jurnalnya yang sudah terakreditsi sebagai jurnal internasional yaitu Jurnal Lektur. Selain Lektur BPP dan Diklat Kemenag juga mengelola beberapa jurnal antara lain Jurnal Harmoni, Jurnal Edukasi, dan Jurnal
Dialog.
“ Pada jurnal edukasi kita membahas terkait isu-isu agama secara luas, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengangkat masalah hubungan umat beragama,” paparnya
Dari sisi manajemen pengelolaan, BPP dan Diklat Kementerian Agama juga memunyai wakil di beberapa daerah. Menurut Mas’ ud, ada tiga BPP Kemenag yang tersebar di Jakarta dan Semarang, ditambah Balai Diklat di 14 provinsi, dan mayoritas aktif menerbitkan jurnal.
“ Semua itu tergantung manajemen, saya termasuk yang rewel jika terlambat terbit. Disini kami semua bekerja secara maksimal dan terpenting mematuhi jadwal,” imbuhnya.
Pekerjaan peneliti di Kemenag juga tidak hanya sekadar menerbitkan hasil penelitian, tetapi mereka juga membuat Laptah( Laporan Tahunan) yang mengangkat isu-isu agama setiap tahunnya. Laptah menjadi bahan refrensi kebanyakan peneliti baik tingkat mahasiswa, maupun peneliti utama. Bahkan, Laptah mulai dilirik oleh beberapa kolega Mas’ ud di luar negeri sebagai sumber penelitiannya.“ Jangan sampai instansi kalah produktif dengan LSM,” jelasnya.
Selain Kemenag, patut kiranya berkaca juga pada manajemen pengelolaan BPP Kementerian Keuangan, BPP dalam kementerian ini bermuara pada Badan Kebijakan Fiskal( BKF) yang memunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.“ BKF dapat disebut sebagai think tank di lingkungan Kemenkeu. Kami memunyai jargon research based policy, setiap pengambilan kebijakan dirumuskan melalui proses riset ilmiah yang kami lakukan,” kata Hidayat Amir, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Kementerian Keuangan.
Produknya, BKF memunyai Jurnal Ilmiah Kajian Ekonomi dan Keuangan( KEK) sebagai media sharing knowledge dalam bidang ekonomi dan Keuangan.
“ KEK menjadi output bagi diseminasi proses ilmiah pengambilan kebijakan dan ruang diskusi ilmiah dalam isu-isu ekonomi,” ucapnya.
Abd. Rahman Mas’ ud Kepala BPP dan Diklat
BKF sendiri memiliki 553 pegawai, dengan fungsional peneliti sebanyak 38, ditambah peneliti yang
VOLUME 1 NO. 1 | APRIL 2016 11