LAPORAN UTAMA
SOLUSI ATAS MASALAH KELEMBAGAAN BPP
Dari sisi kelembagaan , permasalahan utama Badan Penelitian dan Pengembangan ( BPP ) yang paling mencolok adalah manajemen pengelolaan BPP itu sendiri . Kesuksesan sebuah BPP tersebut juga bisa dilihat dari sejauh mana hasil kelitbangan bisa dibuktikan dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan pemerintah . Jurnal ilmiah adalah salah satu bukti konkret hasil kelitbangan sebagai media aktualisasi para peneliti dalam menyampaikan ide dan gagasan hasil penelitiannya , terlebih jika jurnal tersebut bereputasi internasional .
Jika kita menilik kementerian lain , Kementerian Agama , Misalnya , BPP Kementerian Agama sudah memunyai beberapa jurnal terakreditasi . Setidaknya ada tujuh jurnal yang mereka kelola bersamaan dengan Badan Diklat . Pada saat wawancara ekslusif kami dengan Kepala BPP dan Diklat Kementerian Agama , Abd . Rahman Mas ’ ud mengatakan , secara aktif BPP dan Diklat Kementerian Agama mengeluarkan beberapa produk dengan konsekuen . Hal itu terbukti dari salah satu jurnalnya yang sudah terakreditsi sebagai jurnal internasional yaitu Jurnal Lektur . Selain Lektur BPP dan Diklat Kemenag juga mengelola beberapa jurnal antara lain Jurnal Harmoni , Jurnal Edukasi , dan Jurnal
Dialog .
“ Pada jurnal edukasi kita membahas terkait isu-isu agama secara luas , bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengangkat masalah hubungan umat beragama ,” paparnya
Dari sisi manajemen pengelolaan , BPP dan Diklat Kementerian Agama juga memunyai wakil di beberapa daerah . Menurut Mas ’ ud , ada tiga BPP Kemenag yang tersebar di Jakarta dan Semarang , ditambah Balai Diklat di 14 provinsi , dan mayoritas aktif menerbitkan jurnal .
“ Semua itu tergantung manajemen , saya termasuk yang rewel jika terlambat terbit . Disini kami semua bekerja secara maksimal dan terpenting mematuhi jadwal ,” imbuhnya .
Pekerjaan peneliti di Kemenag juga tidak hanya sekadar menerbitkan hasil penelitian , tetapi mereka juga membuat Laptah ( Laporan Tahunan ) yang mengangkat isu-isu agama setiap tahunnya . Laptah menjadi bahan refrensi kebanyakan peneliti baik tingkat mahasiswa , maupun peneliti utama . Bahkan , Laptah mulai dilirik oleh beberapa kolega Mas ’ ud di luar negeri sebagai sumber penelitiannya . “ Jangan sampai instansi kalah produktif dengan LSM ,” jelasnya .
Selain Kemenag , patut kiranya berkaca juga pada manajemen pengelolaan BPP Kementerian Keuangan , BPP dalam kementerian ini bermuara pada Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) yang memunyai tugas menyelenggarakan perumusan , penetapan , dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan . “ BKF dapat disebut sebagai think tank di lingkungan Kemenkeu . Kami memunyai jargon research based policy , setiap pengambilan kebijakan dirumuskan melalui proses riset ilmiah yang kami lakukan ,” kata Hidayat Amir , Ketua Dewan Redaksi Jurnal Kementerian Keuangan .
Produknya , BKF memunyai Jurnal Ilmiah Kajian Ekonomi dan Keuangan ( KEK ) sebagai media sharing knowledge dalam bidang ekonomi dan Keuangan .
“ KEK menjadi output bagi diseminasi proses ilmiah pengambilan kebijakan dan ruang diskusi ilmiah dalam isu-isu ekonomi ,” ucapnya .
Abd . Rahman Mas ’ ud Kepala BPP dan Diklat
BKF sendiri memiliki 553 pegawai , dengan fungsional peneliti sebanyak 38 , ditambah peneliti yang
VOLUME 1 NO . 1 | APRIL 2016 11