Prinsip kehati-hatian , tertib administrasi , serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan .
LAPORAN UTAMA
Sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe Saat Penyerahan PA SKPD Provinsi 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serahkan DPA SKPD 2017
Prinsip kehati-hatian , tertib administrasi , serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan .
enyerahan Dokumen Pelaksanaa Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Daerah ( SKPD ) Provinsi Jawa Barat tahun 2017 yang dipimpin langsung Poleh Gubernur Jawa Barat berlangsung di Aula Barat
Gedung Sate Kota Bandung , Kamis ( 5 / 1 / 2017 ). Selain Gubernur pada acara hadir pula Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa , dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe . Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian , tertib administrasi , serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan . “ Kami DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi pengawasan yang kami miliki berpegang pada prinsip tersebut dan akan selalu melakukan pengawasan monitoring , dan bila dipandang perlu akan melakukan evaluasi apabila ada hal hal yang dipandang tidak sesuai dengan komitmen tersebut ” paparnya . Ia pun berharap agar berjalan dengan baik cepat tepat sasaran proses berjalan sesuai dengan jadwal dan target bersama yang dicita-citakan bersama .
Meskipun penyerahan DPA tahun 2017 mengalami keterlambatan hal tersebut dimaklumi , dikarenakan adanya pembentukan SOTK baru yang berdasarkan pada PP 18 tahun 2016 . Namun untuk pernyerapan anggaran di tahun 2016 , Provinsi Jawa Barat mampu melakakukan penyerapan hingga 93,94 % hampir 94 % dan ini merupakan sejarah pencapaian terbaik sepanjang sejarah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat . Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan secara simbolis menyerahkan DPA SKPD kepada para pimpinan OPD . Diantaranya Kesbangpol Provinsi Jawa Barat , Dinas Binamarga dan Tata Ruang , Dinas Indag dan BKPP Wilayah 1 , Dinakertrans dan Inspektorat . Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat mengumumkan volume anggaran tahun 2017 adalah sebanyak Rp . 32,74 Triliyun lebih dengan Rp . 1,8 Triliyun dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) yang didapat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima 29.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN ) baru . Hal tersebut membuat di tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat tekanan di bidang ang-
16
Majalah BEWARA Edisi 15 | Februari 2017