Prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan.
LAPORAN UTAMA
Sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe Saat Penyerahan PA SKPD Provinsi 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serahkan DPA SKPD 2017
Prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan.
enyerahan Dokumen Pelaksanaa Anggaran( DPA) Satuan Kerja Daerah( SKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017 yang dipimpin langsung Poleh Gubernur Jawa Barat berlangsung di Aula Barat
Gedung Sate Kota Bandung, Kamis( 5 / 1 / 2017). Selain Gubernur pada acara hadir pula Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, serta disiplin anggaran perlu menjadi pegangan utama terutama ditekankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis dilapangan.“ Kami DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi pengawasan yang kami miliki berpegang pada prinsip tersebut dan akan selalu melakukan pengawasan monitoring, dan bila dipandang perlu akan melakukan evaluasi apabila ada hal hal yang dipandang tidak sesuai dengan komitmen tersebut” paparnya. Ia pun berharap agar berjalan dengan baik cepat tepat sasaran proses berjalan sesuai dengan jadwal dan target bersama yang dicita-citakan bersama.
Meskipun penyerahan DPA tahun 2017 mengalami keterlambatan hal tersebut dimaklumi, dikarenakan adanya pembentukan SOTK baru yang berdasarkan pada PP 18 tahun 2016. Namun untuk pernyerapan anggaran di tahun 2016, Provinsi Jawa Barat mampu melakakukan penyerapan hingga 93,94 % hampir 94 % dan ini merupakan sejarah pencapaian terbaik sepanjang sejarah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan secara simbolis menyerahkan DPA SKPD kepada para pimpinan OPD. Diantaranya Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Dinas Binamarga dan Tata Ruang, Dinas Indag dan BKPP Wilayah 1, Dinakertrans dan Inspektorat. Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat mengumumkan volume anggaran tahun 2017 adalah sebanyak Rp. 32,74 Triliyun lebih dengan Rp. 1,8 Triliyun dari Dana Alokasi Umum( DAU) yang didapat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima 29.000 Aparatur Sipil Negara( ASN) baru. Hal tersebut membuat di tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat tekanan di bidang ang-
16
Majalah BEWARA Edisi 15 | Februari 2017