geo energi/ sarwono
total laba terkonsolidasi Pertamina
pada tahun 2012 sebesar US$
2,751 miliar. Jumlah ini naik sekitar
14,7% dari pendapatan tahun 2011
yang sebesar US$ 2,398 miliar.
Rudi Rubiandini, saat masih
menjadi Kepala Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) menyatakan, pemerintah
tidak menentang bila Pertamina
yang mengelola blok-blok migas
yang kini dikuasai asing dan segera
berakhir masa kontraknya. Salah
satunya di Blok Mahakam, yang
belakangan diributkan banyak
pihak.
Tapi, menurut Rudi, selain
untuk mengelola blok yang sudah
berjalan (eksisting), pemerintah juga
memerlukan kontraktor berkantong
tebal untuk pengembangan blok
baru guna memenuhi target lifting
minyak. Maklum, selama ini hasil
lifting minyak menjadi andalan
utama pemasukan APBN.
“Kami tidak menentang
(Pertamina). Kami, yang mengerti
akan kondisi tersebut justru
merasa kasihan. Kalau cuma
memperebutkan sisa
gas yang 2 Tcf (di Blok
Mahakam) buat
apa?
Itu sudah pasti
EDISI 36 / Tahun III / oktober 2013
menguntungkan, siapapun
pasti mau mengelolanya. Tapi
selanjutnya, apakah Pertamina bisa
mengembangkan cadangan lainnya
di Blok Mahakam yang belum
diapa-apakan?,” kata Rudi, kepada
GEO ENERGI, sebelum tersangkut
kasus suap.
Rudi menambahkan, SKK Migas
ingin ada eksplorasi lanjutan di Blok
Mahakam dan blok-blok migas lain,
tidak hanya yang tersisa 2 Tcf saja.
Sebab, Indonesia ke depan butuh
pasokan gas yang besar.
“Kami tahu bagaimana kondisi
Pertamina. Jika kami dibubarkan,
siapa yang bisa memantau
Pertamina? Ambil contoh saja
di Blok West Madura Offshore
(WMO). Sejak diambil Pertamina,
produksinya belum naik. Begitu
juga dengan Blok Offshore North
West Java (ONWJ) yang digembargemborkan mengalami kenaikan,
naiknya darimana? Produksi ONWJ
masih jauh dari harapan,” papar
Rudi.
Di luar pihak yang meragukan,
masih banyak yang mendukung
Pertamina. Pengamat migas
Kurtubi menyatakan, sudah
saatnya Pertamina mengelola Blok
Mahakam. Menurut dia, Pertamina
sangat mu mpuni.
“Tahun kemarin laba Pertamina
tercatat sekian triliun, dan sudah
termasuk dalam list perusahaan
besar di Fortune 500, itu adalah
pengakuan internasional. Apalagi
yang mau diragukan? Kecuali kalau
ada niat busuk atau niat jahat dari
oknum-oknum pemerintah itu,
untuk mengalahkan kepentingan
negara dan mencari-cari alasan.
Pertamina sudah lama mengirim
surat untuk itu, seharusnya itu
yang direalisasikan. Itu saja,
jangan dibikin mengambang, atau
direkayasa untuk diperpanjang,”
papar Kurtubi, kepada GEO
ENERGI, Rabu, 25 September 2013.
Marwan Batubara, Direktur
Eksekutif IRESS, adalah yang paling
getol membela Pertamina di Blok
Mahakam. Menurut Marwan, sudah
puluhan tahun Blok Mahakam
dikeruk oleh perusahaan asing
melalui Total dan Inpex. Setelah
kontrak Total dan Inpex berakhir,
sudah selayaknya pemerintah
memberikan pengelolaan Blok
Mahakam kepada Pertamina.
Menurut Marwan, sesuai UU
Migas No.22/2001, jika kontrak
migas berakhir, pengelolaan
seharusnya diserahkan kepada
BUMN, dalam hal ini Pertamina.
Apalagi hal ini sesuai amanat
konstitusi dan kepentingan
strategis nasional. “Pertamina
pun telah menyatakan keinginan
dan kesanggupan mengelola
blok Mahakam berkali-kali sejak
2008 hingga sekarang,” tandas
Marwan, kepada GEO ENERGI, di
Kampus Fakultas Teknik Universitas
Indonesia, Sabtu, 14 September
2013.
Bisa jadi, karena kuatnya tarik
ulur, Jero Wacik kemudian sempat
memutuskan bahwa kepastian
perpanjangan kontrak Total E&P
di Blok Mahakam akan diputuskan
oleh pemerintahan hasil Pemilihan
Umum 2014.
Namun, masuknya lobi Mandiri
Oil di tengah-tengah ketidakpastian
itu turut menyebabkan Jero Wacik
berubah pikiran. Puncaknya, sejak
pertemuan Wakil Menteri ESDM
Susilo Siswoutomo dengan Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan
pada Kamis, 26 September
2013, itulah skenario akhir akan
diputuskan. Beberapa jam sebelum
pertemuan itu sang Wamen
menjawab singkat pertanyaan
GEO ENERGI yang menemuinya
di kantor Lemigas, Cipulir, Jakarta
Selatan. ”Ya, saya belum bisa bicara
banyak, yang jelas sedang kami
pertimbangkan,” katanya.
Nama Mandiri Oil akan turut
berperan serta dalam pengelolaan
Blok Mahakam, melalui jatah
Participating Interest Pemerintah
Daerah. Komposisinya: TotalInpex 70% dengan masing-masing
memegang 35%, Pertamina 30%
tapi bagi dua sama daerah, dimana
daerah akan dibiayai oleh Mandiri
Oil.
Bisa jadi, ini sebagai jalan
tengah bagi pemerintah di
tengah desakan berbagai pihak.
Bagaimanapun, Blok Mahakam
adalah lapangan migas yang masih
sangat seksi. Namun, keputusan
pemerintah justru menyakitkan
pihak-pihak yang selama ini
menyuarakan nasionalisasi blok
migas. Marwan begitu geram
17