LAPORAN UTAMA
6 Langkah untuk
Australia
1. Akan menugasi Menlu
atau utusan khusus untuk
mendiskusikan secara
mendalam, serius termasuk
isu-isu yang sensitif
termasuk hubungan bilateral
Indonesia-Australia pasca
penyadapan. Bagi Presiden
SBY ini merupakan prasyarat
rumusan protokol kerja sama
bilateral yang diusulkan dan
sudah disetujui oleh PM
Australia.
2. Setelah terjadi mutual
understanding dan mutual
agreement kedua belah
pihak dilanjuti pembahasan
kode protokol dan etike
kedua negara.
3. SBY akan memeriksa sendiri
kode protokol dan etik itu
pasca penyadapan yang lalu.
4. Setelah protokol dan kode
etik itu disahkan, SBY
ingin pengesahannya
dilakukan di hadapan kepala
pemerintahan.
5. Tugas kedua negara,
membuktikan kedua kode
etik itu untuk dijalankan,
oleh karena itu dilakukan
observasi dan evaluasi.
6. Langkah terakhir yang
diperlukan dan diusulkan
adalah, setelah kedua
negara utamanya Indonesia
memiliki kepercayaan dan
kemudian protokol dan
kode etik itu benar-benar
dijalankan, maka SBY
berpandanganan kerja sama
bilateral yang nyata-nyata
membawa manfaat bersama
bisa dilanjutkan. Termasuk
kerja sama militer dan
kepolisian kedua negara. (*)
4|
belum ada kata permintaan maaf.
’’Saya kecewa dan protes keras kepada Amerika
Serikat dan Australia,’’ kata Ramadhan Pohan, yang
juga wakil ketua Komisi I DPR RI, Kamis (7/11).
Dia menyebut, dua negara itu –khususnya Australia
yang berbatasan langsung--, telah menjalin hubungan
sangat baik dengan Indonesia. Ini bukan sekadar
penyadapan atau perang intelijen. Tetapi, pelanggaran
dibuat oleh negara yang selama ini mengaku sahabat.
Menyadap, berarti Australia tak menunjukkan sikap
bersahabat. Ramadhan mengingatkan, ada Konvensi
Vienna soal kode etik yang jadi hukum internasional
bahwa kedutaan punya fungsi mulia untuk mendorong
kepentingan nasional. Sedangkan penyadapan adalah
pekerjaan hina. ’’Kita memerlukan mitra, bukan
pendusta apalagi penista,’’ tegasnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiyantoro juga
mengambil sikap tegas. Kerja sama militer dengan
Australia dihentikan hingga ada kebijakan baru dari
pemerintah terkait masalah penyadapan.
’’Kita stop tukar menukar data dan info intelijen.
Kita stop juga latihan bersama Kopassus yang ada di
Lembang. Dari Darwin, kita tarik pesawat F16 dan
Hercules,’’ katanya.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa,
mengatakan, khusus mengenai Australia, pemerintah
ingin menggarisbawahi bahwa parlemen satu suara
bersama dengan pemerintah dalam menanggapi isu
penyadapan.
Disadap, bagi hubungan internasional, memang
terasa menyesakkan. Apalagi pada dilaku