LAPORAN UTAMA
Bara Penyadapan Australia
(kiri-kanan) Wakil Ketua
Komisi I DPR-RI Drs
Ramadhan Pohan MIS
Menteri Luar Negeri
Marty Natalegawa
Ketua Komisi I DPR-RI
Mahfudz Siddiq dan
Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantro
menyampaikan
keterangan pers usai
rapat kerja gabungan
di ruang rapat Komisi
I, Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta,
Kamis (28/11). Rapat
tersebut membahas
langkah Indonesia
terkait penyadapan yang
dilakukan Australia.
FOTO. ANT
Ruang sidang Komisi I DPR RI, Kamis (28/11) tidak seperti biasanya.
Di luar ruang, berjubel ratusan wartawan dalam dan luar negeri.
Beberapa teve asing, seperti ABC News (Australia), Al Jazeera, CNN
ikut mengerahkan kru. Siang itu, DPR RI menggelar rapat gabungan
dengan sejumlah instansi: Kemenlu, Kemenhan, BIN, Kapolri, Lemsaneg,
Kemenkominfo, dan Kemensesneg. Yang dibahas adalah penyadapan
yang dilakukan oleh Australia.
I
SU ini bergulir sejak awal
November lalu. Adalah tokoh
nasional Drs Ramadhan Pohan MIS
yang mulai meramaikan agar isu ini
mendapat perhatian. Wakil rakyat
asal Pematang Siantar ini, pada 1
November mempersoalkan izin renovasi
Kedubes Amerika Serikat. Alasannya,
bisa memfasilitasi asing untuk
menambah perangkat alat sadapnya di
gedung yang baru.
Selain AS, ia juga menyebut
dokumen Edward Snowden, mantan
agen intelijen dalam negeri AS NSA
Kita memerlukan mitra, bukan
pendusta apalagi penista
RAMADHAN POHAN
(National Security Agency) yang
menyebut, AS bersama sekutunya
Australia melakukan penyadapan pada
negara-negara ‘’penting’’ termasuk
Indonesia.
Sebagai mantan wartawan yang
lama menempati pos di luar negeri
(Eropa Timur dan Amerika Serikat),
jelas itu mendatangkan kepekaan
sendiri bagi Ramadhan Pohan. Bagi
wasekjen Partai Demokrat ini, isu
tersebut tidak boleh dianggap enteng.
Penyadapan, apalagi dilakukan oleh
sebuah negara sahabat, merupakan
pelanggaran diplomatik dan menyalahi
kode etik.
Pada pertengahan November,
pemerintah pun bereaksi. Presiden
SBY memutuskan langkah tegas,
antara menghentikan kerjasama militer
dan latihan bersama yang sedang
berjalan. Duta besar Indonesia untuk
Australia Nadjib Riphat Kesoema sudah
meninggalkan Canberra, sejak Selasa
(19/11) sebagai langkah protes.
Presiden sudah mengirim surat ke
PM Australia Tony Abbot, dan sudah
membalasnya. Abbot menyesal, tetapi
DESEMBER • GARDU ASPIRASI |
3