Foto: Ist
Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan
Zeltner mengatakan, perusahaan
rokok terbesar di dunia Philip Morris
pun bahkan pernah melancarkan
operasi untuk mendiskreditkan
WHO. Itu agar pendanaan untuk
organisasi kesehatan ini dipotong.
Thomas memimpin tim yang
ditunjuk Direktur Jenderal WHO
pada tahun 1999 untuk menyelidiki
hal ini.
“Mereka memiliki orangorang yang mereka bayar untuk
datang di sidang-sidang WHO, dan
mengumpulkan segala macam
informasi tentang apa yang akan
dilakukan WHO. Termasuk kebijakan
apa yang akan dikeluarkan. Itu
karena mereka menganggap WHO
itu sebagai musuh,” katanya.
Laporan Thomas Zeltner ini
diluncurkan pada tahun 2000
berjudul Tobacco Industry Strategies
to Undermine Tobacco Control
Activities at the World Health
Organization. Meskipun Philip
Morris mengatakan akan berubah
dan mengaku telah berubah, Zeltner
meragukan itu. Kenyataannya,
kata dia, praktek lobi industri rokok
untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah terjadi di setiap negara.
Direktur Pencegahan Penyakit
Tidak Menular di WHO Douglas
Bettcher mengatakan, salah
satu cara paling efektif untuk
mengontrol konsumsi rokok
adalah dengan menaikkan pajak
rokok. “Cara ini mengurangi secara
signifikan konsumsi rokok. Kenaikan
pajak 10 persen mengurangi
konsumsi sampai 40 persen,”
ujarnya.
Penolakan memang sangat keras
dilakukan oleh pengusaha rokok.
Begitu pula kementerian terkait.
Itu karena rokok menghasilkan
bisnis yang sangat besar. Ketiga
kementerian yang disebut Menkes
adalah Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian
Perindustrian. “Masih ada tiga
kementerian yang kelihatannya
belum setuju. Tapi kami sudah
memberi tanggapan kepada
keberatan-keberatan itu,” kata
Menkes.
Dalam waktu dekat, Menko
Kesra disebut Menkes akan
menggelar rapat untuk membahas
itu. Menkes berharap seluruh
kementerian dan instansi terkait
akan menyetujui langkah untuk
mengaksesi FCTC.
Terhadap keberatan ketiga
kementerian, secara singkat Menkes
memaparkan, pemasukan cukai
rokok yang menjadi salah satu
keberatan kementerian, tidak
setimpal dengan penyakit dan
kecacatan yang diderita rakyat dari