Oktober 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih
memiliki banyak masalah yang mendesak. Di tingkat
nasional masalah yang dianggap paling mendesak adalah
masalah korupsi (27,3%), disusul oleh masalah ekonomi
(24,1%), harga sembako mahal (13,1%), kesulitan lapangan
pekerjaan (8,1%), kemiskinan (7,3,%) dan penegakan
hukum (3,2%). Kemudian masalah kurangnya fasilitas,
narkoba, kriminalitas, BBM, kesejahteran masing-masing di
bawah 2%.
Walaupun korupsi mendapat perhatian yang paling
besar, jika kita mencermati kehidupan masyarakat di
tingkat wilayah, maka masalah utama yang dihadapi
masyarakat adalah ekonomi. Sulitnya lapangan pekerjaan/
pengangguran dipandang sebagai masalah terbesar
(22,7%), ekonomi (15,9), sembako mahal (13,6%),
kemiskinan (7,3%), infrastruktur (5,5%). Kemudian masalah
kemacetan, narkoba, kurangnya fasilitas umum hanya di
bawah 3%.
Temuan pada tingkat kabupaten memperlihatkan bahwa
yang sangat mendesak untuk diselesaikan adalah masalah
penganguran/lapangan pekerjaan (18,3%), infrastruktur
rusak (15,3%) dan masalah korupsi di bawah 1%. Artinya
kesejahteraan rakyat di daerah itu sangat mendesak untuk
diwujudkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
secara umum masalah ekonomi adalah masalah paling
mendesak yang dituntut oleh masyarakat untuk segera
diselesaikan.
memperkirakan bahwa dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang paling stabil di dunia, Indonesia akan
menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di
dunia pada 2030 mendatang.
Untuk mewujudkan harapan akan masyarakat
Indonesia yang sejahtera, Partai Golkar menggagas
konsep Visi Negara Kesejahteraan 2045 sebagai grand
design sekaligus conseptual guidance dalam mendorong
akselerasi pembangunan di segenap gatra dan bidang.
Visi ini akan menjadi dasar untuk membangun NKRI yang
lebih baik, memberi karya dan kemajuan yang konkret dan
nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Visi Negara Kesejahteraan diawali dari gagasan Aburizal
Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar
yang menginginkan Indonesia harus mampu m