Ekonomi
Foto: www.idadwiw.wordpress.com
SEJUMLAH SOLUSI GOLKAR
UNTUK MASALAH EKONOMI
Mengefektifkan BPK
Selama ini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) hanya melakukan audit dari sisi
laporan keuangan. Padahal yang lebih
penting adalah audit terhadap kinerja,
audit kinerja yang selama ini dilakukan
BPK belum baku. Yang sudah baku itu
baru audit keuangan yang saban tahun
selalu dilaporkan BPK ke DPR pada
pertengahan tahun. “Audit keuangan
itu semata-mata berupa pemeriksaan
apakah pemerintah pusat dan daerah
patuh pada aturan yang ada. Bukan
pada manfaatnya, ujar Harry Azhar
Azis kepada Suara Golkar di Media
Center BKPP Pusat Partai Golkar,
Jakarta, Rabu (15/01) lalu.
Contoh ketidaaan audit kinerja terjadi
pada subsidi BBM yang mencapai
Rp300 triliun. Secara normatif
aturannya membolehkan rakyat, siapa
saja, untuk menerimanya. Tapi apakah
hal itu untuk kemakmuran rakyat?
Faktanya, seperti disebutkan sebuah
hasil survei, 80% penikmat subsidi itu
46
adalah orang kaya dan hanya 20%
dinikmati rakyat miskin. Itu artinya,
dari total Rp300 triliun itu, hanya Rp60
triliun dinikmati orang miskin. Sisanya,
Rp240 triliun dinikmati orang kaya.
Hal serupa juga terjadi pada
penggunaan dana Bantuan Sosial
(Bansos) oleh kepala daerah. Jika
berdasarkan audit keuangan, bisa
saja pemerintah atau pemda meraih
predikat Wajar Tanpa Pengecualian,
tapi tidak berarti mencerminkan
bahwa APBN atau APBD digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Dengan adanya standar
baku audit kinerja, maka kinerja
setiap lembaga pemerintah atau
pemerintah daerah dapat diukur.
Misalnya, dengan dana Rp100 miliar,
provinisi A berhasil mengurangi
100 penduduk miskin. Sementara
provinsi B dengan anggaran yang
sama mengurangi 150 penduduk
miskin dan provinsi C mengurangi 200
penduduk miskin. Mana yang lebih
bagus di antara ke Y