untuk menjadi poros pertumbuhan
di Asia. Modal utama yang sangat
nampak di pelupuk mata adalah
bonus demografi. Demografi di negara
seperti India dan Indonesia didominasi
oleh angkatan kerja produktif yang
siap kerja. Sehingga bila investasi
datang, telah siap mengisi posisiposisi yang diperlukan. Ini berbeda
dengan negara-negara barat yang
sudah mengalami aging population,
dimana angkatan tua mendominasi
postur kependudukan mereka.
Walaupun begitu, peluang bonus
demografi ini bukan tanpa batas
waktu. Pada tahun 2030 diperkirakan
demografi Indonesia akan mulai
mengalami aging
population,
sehingga momentum pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi bisa
terlewat. Idealnya, pada tahun
tersebut Indonesia sudah menjadi
negara maju, berdevisa tinggi, dan
kemakmuran sudah tinggi serta
merata. Maka, tidak ada pilihan lain;
Indonesia harus segera memilih jalan
pembangunan sekarang. Momentum
ini tidak boleh terlewatkan.
Istilah ‘pembangunan’ sudah sering
didengungkan sejak masa orde baru.
Walaupun begitu, pembangunan
yang dilakukan oleh orde baru masih
merupakan pembangunan yang
artifisial dan rapuh, belum mengikuti
gaya pembangunan ekonomi ala Cina.
Pembangunan orde baru menjadikan
hutang luar negeri sebagai pondasi
ekonomi. Berbeda dengan Cina yang
mengandalkan investasi luar negeri
sebagai pondasi ekonomi mereka.
Dua pendekatan ini, yang diambil
oleh Indonesia masa orde baru
dan Cina pasca Mao menghasilkan
output ekonomi yang berbeda. Cina
menghasilkan pertumbuhan dan
pembangunan yang luar biasa. Dalam
jangka panjang, investasi juga akan
mengubah orientasi ekonomi-politik
dalam negeri yang bebas korupsi
dan efisien. Karena bila tidak bebas
korupsi, maka investasi akan lari
ke negara lain. Sebaliknya, hutang
luar negeri sangat rawan terhadap
praktek korupsi. Negara pendonor
tidak terlalu peduli untuk apa uang
tersebut digunakan. Sehingga hutang
luar negeri menjadi disinsentif bagi
tumbuhnya perilaku politik bersih di
masa depan.
Walaupun begitu, beberapa kebijakan
di masa orde baru layak diterapkan
kembali, salah satunya penerapan
Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang hilang sejak masa
reformasi. Pembangunan ekonomi
yang kuat membutuhkan kebijakan
yang dilakukan terus menerus,
tidak terbatas pada satu, atau dua
periode saja. Keunggulan ekonomi
Cina juga berasal dari konsistensi
kebijakan yang terus dilakukan oleh
presiden-presidennya.
Berbeda
dengan Cina yang bersistem partai
tunggal, Indonesia bisa menerapkan
hal tersebut melalui kesepakatan di
Parlemen.
dengan demokrasi dan kebebasan
politik, Indonesia harus siap
melaksanakan jalan pembangunan
demi kesejahteraan rakyat.
Kita juga harus sudah meninggalkan
paradigma lama, yang menyatakan
bahwa pembangunan lebih baik
dilakukan dengan cara dan sistem
otoriter. Tidak. Data empiris
membuktikan bahwa meningkatnya
indeks demokrasi akan sangat
membantu
demokrasi
yang
berkualitas. Tulisan David Epstein di
American Journal (2006) menyatakan
bahwa pada kurun waktu 1972-2003
indeks demokratis bisa memberikan
sumbangan positif maupun negatif
pada PDB suatu negara.
Dalam demokrasi yang sudah
berkualitas,
institusi-institusi
pemerintah yang bertugas menangani
permasalahan sosial akan siap
menghadapi gejolak-gejolak ekonomi
dan dampak negatifnya terhadap
masyarakat. Pengambilan kebijakan
yang otoriter dan sentralistik akan
sangat bergantung pada beberapa
individu saja dan cenderung kurang
memperhatikan aspek-aspek lain.
Demokrasi memberi ruang yang lebih
luas, sehingga pengambilan kebijakan
melihat semua sisi dalam masyarakat:
kepentingan dunia usaha, lapisan
kalangan bawah, aspek jangka
Pembangunan Di Era Demokrasi panjang, media, partai politik, dan
Kekuatan orde baru kelak menjadi seterusnya. Demokrasi memberikan
kelemahannya sendiri. Kekuatan jalur yang lebih aman bagi jalan
untuk memerintah secara mutlak pembangunan.
menimbulkan
penyelewengan
kekuasaan yang berakibat korupsi.
Kita sudah ramai-ramai mengoreksi
itu semua pada 1998 dengan
mengusung agenda reformasi. Kini
39