an-bahan yang terdapat di cetak biru
maupun pernyataan politik nanti bisa
dijadikan bahan bagi juru kampanye
maupun caleg untuk kampanye. Terutama cetak biru, menurut Rully, dapat
dijadikan acuan bagi kader-kader Partai Golkar sebagai cara berpikir dalam
melihat Indonesia ke depan.
“Blue print Negara Kesejahteraan sejatinya menunjukkan Golkar
adalah partai penuh ide. Gagasan
tersebut juga menunjukkan strategi menuju Indonesia sejahtera. Golkar memberikan solusi secara nyata
dan komplet, bukan hanya omong
kosong,” tutur anggota Komisi X DPR
RI tersebut.
Rully yang di DPR mewakili
daerah pemilihan Provinsi Bengkulu
tersebut menjelaskan bahwa rumusan negara kesejahteraan berisi langkah-langkah terukur yang berisi semua
aspek kehidupan, ekonomi, ideologi,
politik dan sosial-budaya. “Termasuk
di dalamnya mengenai teknologi,” tutur Rully.
Terkait dengan hasil-hasil
Rapimnas, Rully menjelaskan langkah-langkah taktis akan segera diambil DPP Partai Golkar. Menyangkut hal
tersebut, kata Rully, ada beberapa hal
yang mesti segera ditindaklanjuti.
“Pertama soal konsolidasi organisasi hingga tingkat desa. Lalu
BKPP-BKPP juga harus terbentuk
sampai tingkat desa. Tim kode etik
juga harus segera terbentuk,” tukas
Rully.
Hal kedua yang perlu untuk dievaluasi, kata Rully, menyangkut target
pemenangan Golkar pada pemilihan
umum legislatif 2014, yang ditargetkan
6
bisa mencapi 30% atau mendapatkan
186 kursi. Tindak lanjut target tersebut
perlu dikaitkan dengan strategi kemenangan melalui daerah pemilihan
(dapil).
“Yang jelas, DPP akan meninjau
apakah target pemenangan 186 kursi
tersebut relevan dan visibel. Mungkin
enggak dicapai. Jangan hanya karena
semangat saja,” kata Rully.
Untuk itu, DPP harus mengambil langkah dengan memetakan ulang
kekuatan melalui hasil-hasil survei per
dapil yang telah dilakukan. Selanjutnya, tambah Rully, DPP harus menyusun program kerja dan membentuk
rencana aksi untuk pemenangan.
“Target pemenangan harus diletakkan dalam dapil masing-masing.
Sehingga Kordaprov dan kordapillah
yang ditugaskan bertanggung jawab
sebagai tim pemenangan. Mencapai
target ini, perlu sinergi dari semua pihak,” ujar Rully.
Secara lebih detail, mengenai
penyusunan program dan rencana
aksi, Rapimnas ke-5 merekomendasikan kepada BKPP untuk mengadakan rakornas tersendiri. Kata Rully,
pokok-pokok kerja per dapil akan disusun dalam rakornas yang akan diadakan pada awal Januari mendatang.
Rekomendasi ketiga Rapimnas yang mesti segera di tindaklanjuti
DPP, lanjut politisi senior ini, adalah
melakukan rekrutmen saksi hingga
tingkat TPS, membentuk stuktur dan
diklat untuk saksi. Menurutnya, langkah ini penting disegerakan untuk menegakkan pemilu yang tidak curang
dan brutal.
“Pembentukan saksi yang ber-
tugas untuk pengamanan suara diharapkan juga menjadi perangkat untuk menghindarkan pemilu dari serangan fajar serta pengawalan suara,”
tukas Rully.
Rully menambahkan bahwa
proses pengawalan suara ini yang
sebetulnya sangat penting untuk
menghindarkan Partai Golkar dari
kecurangan-kecurangan. Pemahaman dan pengetahuan saksi tentang
bagaimana rekapitulasi C1 sangat
penting dipelajari.
“Makanya, diklat saksi yang
mencapai 540 ribu paling lambat sebelum kampanye telah dilaksanakan.
Sebab saksi ini sangat penting perannya,” ujar Rully.
Rekomendasi keempat yang
juga segera dilaksanakan adalah
menindaklanjuti jurkam-jurkam yang
ada. Tindak lanjut tersebut, kata Rully, mencakup pencatatan nama-nama
jurkam hingga pelatihan. “Akhir Januari nanti pelatihan jurkam harus dilaksanakan,” tukasnya.
Yang tak kalah penting dari
proses pemenangan, lanjut Rully, adalah persiapan pendistribusian logistik.
Sekurang-kurangnya hingga Februari mendatang, secara serempak alat
peraga kampanye harus terpasang
hingga tingkat kecamatan.
“Satu hal lagi, DPP perlu segera
menyosialisasikan kepada setiap caleg untuk melaporkan pendanaan
kampanyenya kepada partai. Jangan
gara-gara ini, ada caleg yang didiskualifikasi karena belum menyampaikan laporan,” ujarnya. (rr/sa)