GOLKAR DAN MPR MENGGGELAR
FGD PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA
JAKARTA, SUARA GOLKAR – Bekerja sama dengan MPR RI, DPP Partai
Golkar menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan tema
“Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”.
Acara yang digelar di Kantor
DPP Partai Golkar pada Rabu (4/12)
tersebut dihadiri langsung Ketua
Umum DPP Partai Golkar Aburizal
Bakrie (ARB). Juga dihadiri petinggi
Partai Golkar lainnya, di antaranya,
Sekjen Idrus Marham dan Bendahara Umum DPP Golkar Setya Novanto,
Theo L. Sambuaga, Rully Azwar Anwar, dan Indra Bambang Utoyo.
Sedangkan rombongan dari
MPR RI dipimpin langsung Ketua MPR
RI Sidharto Danusobroto. Lalu Ja’far
Hafsah (Partai Demokrat) selaku Ketua
Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan, Arief Budimanta (PDIP), Benny
K. Harman (Partai Demokrat), dan
Bambang P. Soeroso.
Pada sambutannya pada pembukaan acara, Ja’far Hafsah mengatakan sistem presidensial perlu penguatan karena selama ini masih beraroma parlementer. Kondisi ini membuat kinerja lembaga eksekutif belum
bisa berjalan maksimal. Ia juga mengungkapkan, ke depan peran MPR
yang sekarang ini menjadi lembaga
negara yang sejajar dengan DPR perlu dikembalikan fungsinya, agar bisa
membuat GBHN.
“GBHN bukan saja untuk pembangunan, melainkan sebagai acuan
negara dalam menentukan tujuan
masa depan. Sekarang ini, bangsa
kita tidak memilikinya,” tuturnya.
Dalam sambutannya, ARB mengatakan, masih banyak celah dalam
sistem ketatanegaraan. Bukan hanya
titik koma saja, melainkan permasalahan yang sistemik. “Hal ini menuntut
perbaikan yang signifikan,”kata ARB.
Celah-celah tersebut, lanjut
ARB, karena produk-produk hukum
dan perundang-undangan yang dibuat lebih sebagai suatu reaksi terhadap kondisi obyektif yang sebena ɹ