TOP STORY
nilainya sangat besar.
Kepala daerah tentu mengendalikan banyak proyek
pemerintah di wilayahnya.
Nah, lewat kewenangan yang
melekat padanya, sang kepala daerah berupaya menjangkau
sumber-sumber
pemasukan dengan memberikan lisensi kepada pihak
tertentu untuk menggarap
proyek-proyek yang dibiayai
negara. Kepala daerah turut cawe-cawe mengelola
proyek pemerintah sehingga
kecipratan fee dari mitranya
yang menggarap proyek
yang dibiayai negara.
Selain itu, mekanisme pemilihan langsung nyatanya
menyuburkan praktik money
politics. Para politisi yang bertarung di pentas suksesi, suka
menebar uang atau sembako
(serangan fajar). Mereka layaknya sinterklas. Ada juga
yang memolitisasi dana hibah
dan program sosial yang dibiayai dari kas negara untuk kepentingan politiknya. Persis
lakon Robinhood—yang begitu baik membagi-bagikan
harta rampasan dari musuhnya untuk rakyat miskin.
Tetapi bukan Robinhood
nyatanya, uang ditebar un-
PIALANG INDONESIA
PIALANG INDONESIA
tuk mempengaruhi pilihan
politik rakyat. Tradisi politik
uang yang membodohkan
masyarakat itu pada akhirnya
memaksa setiap kandidat
membutuhkan banyak uang.
Mereka pun berselingkuh
dengan pengusaha untuk
mendapatkan modal kampanye. Perselingkuhan itu tentu
disertai syarat: jika memenangi suksesi, politisi wajib mengakomodasi
kepentingan
pengusaha dalam mengelola
proyek-proyek pemerintahan.
Padahal, belum tentu sang
pengusaha memiliki kapabilitas dalam melaksanakan
proyek-proyek pemerintahan.
Inilah yang disebut adanya
hubungan patron dan klien
(patron and client). Hubungan
patron klien yang bermotif
pemburuan rente (rent seeking) itu pada akhirnya mendistorsi
kebijakan-kebijakan
publik sehingga menciptakan
ketidakadilan, merusak tatanan hukum, ekonomi, dan politik. Bahkan, korupsi yang muncul dalam jangka waktu yang
lama, seperti di Indonesia, korupsi yang lepas dari kontrol,
mendistorsi demokrasi dan
mereduksi legitimasi reformasi (Elliott, 1997).
26
26
Referensi
Ann Johnson, Roberta. 2004.
The Struggle Against Corruption:
A Comparative Study. New York:
Palgrave Macmillan
Caiden, Gerald E. 2001.Corruption and Governance. In Where
Corruption Lives. Bloomfield CT:
Kumarian Press.
Elliott, Kimberly Ann. 1997. Corruption and the Global Economy.
Washington DC: Institute For
International Economics.
Heidenheimer, Arnold J and
Johnston, Michael. 1994. Political Corruption: Concepts
and Contexts. USA: Transaction
Puhlishers
Lopa, Baharuddin. 1997. Masalah korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara
Stapenhurst, Rick. Johnston,
Niall. Pelizzo, Riccardo. 2006.
The Role of Parliament in Curbing Corruption. Washington DC:
The International Bank for Reconstruction and Development/
The World Bank.
EDISI 14 OKTOBER 2013
EDISI 14 OKTOBER 2013