MINA BAHARI Edisi I - 2017 | Page 33

PRIORITAS 31 >> PILAR KEBERLANJUTAN INVESTASI BERNILAI MILIARAN DOLAR DI INDUSTRI PERIKANAN Sepi ing pamrih rame ing gawe yang artinya bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih Filosoi Jawa ini sama halnya ilosoi ”Kerja Kerja Kerja” yang disuarakan Presiden Jokowi kepada ja- jaran pemerintahannya saat ini. Presiden Jokowi me- minta seluruh kementerian/lembaga bekerja keras mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pada Sidang Kabinet 10 Februari 2016 lalu beliau menekankan bahwa anggaran negara harus beror- ientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Ke- bijakan anggaran belanja pemerintah tidak dilakukan berdasarkan money follow function, tetapi money follow program, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi pemerintah harus dibiayai secara merata. Rencana Kerja Pemerintah tahun ini akan mema- cu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah yang ter- muat dalam Peraturan Presiden No 45 Tahun 2016. Pemerintah akan menggunakan tiga dimensi pemba- ngunan (pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan wilayah dan kewilayahan) untuk memacu pembangunan Indonesia tahun ini. Sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari dimensi pembangunan sektor unggulan dengan penjabaran prioritas nasional yang ditetapkan adalah pemba- ngunan kemaritiman dan kelautan akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Per- ikanan (KKP) secara holistik – tematik melibatkan seluruh kementerian/lembaga, integratif melalui integrasi seluruh program/kegiatan prioritas KKP dan spasial dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangu- nan tersebut. Salah satu arah kebijakan pembangunan kema- ritiman dan kelautan yaitu peningkatan industri perikanan dan hasil laut akan diemban oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Per- ikanan (Ditjen PDSPKP). Presiden Jokowi sangat mendukung Ibu Susi Pudjiastuti dalam mempercepat pembangunan industri perikanan dengan mengeluar- kan Inpres No 7 Tahun 2016, yang menginstruksikan Humas KKP kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah Tingkat I dan II untuk melaksanakan per- cepatan pembangunan industri perikanan nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-mas- ing instansi. Kemudian tahun ini, dikeluarkan Pera- turan Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang menuangkan langkah-langkah nyata program/kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga untuk bertanggung jawab sesuai kewenangannya secara terintegrasi periode 2016 - 2019. Dalam rencana aksi menyebutkan program pening- katan industri pengolahan hasil perikanan dengan target pemenuhan pasokan energi listrik untuk sistem rantai dingin di lokasi industri perikanan men- jadi tanggung jawab Kementerian ESDM dengan melibatkan KKP, Kemen BUMN, PLN dan April 2017 | MINA BAHARI