Media Informasi Kemaritiman Cakrawala Edisi 417 Tahun 2013 | Page 6

PERAN STRATEGIS DAN POSISI TAWAR PPAL KE DEPAN S etelah 68 tahun merdeka dan beberapa kali pemerintah berganti, barulah sekarang konsep pembangunan TNI menunjukkan arahnya yang benar. Berbagai kebijakan pemerintah khususnya di bidang pertahanan - antara lain pengadaan berbagai jenis alutsista baru TNI AL - adalah bukti keseriusan sekaligus orientasi kebijakan pertahanan Indonesia telah mempertimbangkan aspek geografis sebagai negara kepulauan. Pelan tapi pasti, orientasi kebijakan pertahanan Indonesia mulai mengalami pergeseran. Dengan kata lain, dalam 10 tahun terakhir, kebijakan pertahanan Indonesia mulai menemukan identitasnya. Konkretnya, visi maritim Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan. Keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertahanannya, juga terlihat dari indikator anggaran pertahanan yang ditetapkan. Dalam 10 tahun terakhir, anggaran pertahanan meningkat tajam dari Rp 30,7 triliun pada tahun 2003, menjadi Rp 81,8 triliun pada tahun 2013. Tapi dihadapkan pada total GDP, proporsinya tetap saja masih terlalu kecil, yakni hanya 0,8%. Idealnya anggaran pertahanan negara sebesar dan sepenting Indonesia, minimal 2,5%. Di kawasan, Indonesia hanya menduduki urutan ke-7 setelah Singapura (4,3% GDP), Brunei Darussalam (3,2% GDP), Vietnam (2,2% GDP), Malaysia (2,0% GDP), Thailand (1,4% GDP), dan Filipina (1,4% GDP). Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang paling kecil anggaran pertahanannya. Kondisi tersebut mungkin membuat negara lain merasa nyaman sesuai paradigma seribu sahabat tanpa musuh. Persoalannya, bagaimana kita dapat meyakinkan publik, bahwa di Indonesia isu keamanan adalah persoalan penting? Markas Besar TNI sebenarnya telah banyak memberikan masukan. Namun minimnya pemahaman tentang peran strategis TNI, juga masih rancunya pemahaman terminologi keamanan, menyebabkan berbagai saran, masukan, dan kajian selalu kandas di tengah jalan. Contoh konkret RUU Komponen Cadangan dan RUU Keamanan Nasional. Sulit dipercaya, sebuah RUU yang sangat penting dan mendesak bagi negara sebesar Indonesia, tetapi sudah sekian lama menggantung dan semakin tidak jelas arahnya. Seberapa signifikan? Sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir bangsa, TNI sungguh prihatin. Ingin rasanya TNI bersuara lantang bahkan berteriak. Namun TNI sadar zaman sudah berubah. TNI tetap memilih bersikap profesional. TNI tidak ingin dianggap melanggar aturan main, sehingga memantik tudingan TNI kembali berpolitik praktis. Di sinilah pentingnya peran para purnawirawan TNI, khususnya TNI AL. Sebagai wadah bagi para purnawirawan TNI AL, Persatuan Purnawirawan TNI AL (PPAL) dapat memainkan peran strategisnya untuk mengisi kekosongan di ruang publik. Tak bisa disangkal bahwa para purnawirawan adalah ensiklopedia hidup. Pengalaman panjangnya selama dinas aktif menyebabkan para purnawirawan paham benar akan apa yang dibutuhkan TNI dan apa pula hambatan yang sesungguhnya dihadapi TNI. Semasa dinas aktif, memang aneh bila di luar struktur, seorang perwira bermanuver kesana-kemari dan berteriak iniitu. Selain pasti dianggap tidak tahu aturan, bisa jadi sikapnya dianggap pembangkangan (lobbying). Namun setelah pensiun dan kembali ke masyarakat, di sinilah kehidupan sesungguhnya baru dimulai. Dalam tradisi Barat, pensiun disebut retire yang secara harfiah artinya ban baru, dan secara filosofis maknanya kehidupan baru. Inilah momen berharga di mana para purnawirawan bisa bebas berkreasi, bebas berinovasi, dan bebas berekspresi. Pada momen ini juga komitmen dan konsistensi seorang purnawirawan sekaligus diuji. Masihkah spirit membangun TNI AL tetap dipertahankan. Masihkan idealisme membangun kejayaan kembali Indonesia sebagai negara maritim terus digelorakan. Banyak cara dan jalan bisa ditempuh PPAL, antara lain jalur politik, pendidikan, budaya, dan olahraga. Jalur politik bisa diawali misalnya, dengan pembentukan ormas/parpol yang berorientasi maritim, termasuk pembentukan lembaga kajian yang kredibel guna menggali dan menemukan ide-ide brilian sekaligus pemberi solusi berbagai persoalan kebangsaan. Jalur pendidikan bisa dengan menyisipkan kurikulum berbasis maritim ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Jalur budaya bisa dengan lebih fokus mengeksplorasi keunikan dan keanekaragaman budaya