ROBERT NA ENDI JAWENG
LEBIH DEKAT
ROBERT NA ENDI JAWENG
PENELITI HARUS PUNYA PEMIKIRAN BERBEDA
Saat reformasi, mahasiswa menuntut tiga hal penting. Yakni, hapus dwi fungsi ABRI, hapus KKN, dan Otonomi Daerah. Setelah 18 tahun berakhir, banyak aktivis mahasiswa‘ 98 yang terjun di dunia politik. Tetapi tidak bagi Endi. Ia mengambil langkah berbeda dari aktivis lainnya, ia justru melibatkan diri sebagai peneliti yang memusatkan kajian di bidang otonomi daerah. Langkah ini dia ambil karena menurutnya, negara seharusnya bisa maju melalui daerah. Cita-cita yang tidak mudah meneruskan semangat tuntutan reformasi kala itu. Tetapi langkah ini tetap ia jalani dengan sepenuh hati demi mencapai kesejahteraan dan demokratisasi daerah.
Tumpukan ratusan buku sesak memenuhi ruangan berukuran 3x4 meter itu. Bagaikan perpustakaan pribadi, berbagai judul buku saling berhimpitan di lemari, dan meja kerja Direktur KPPOD( Komite Pemantau Pelaksana Daerah), Robert Na Endi
Jaweng.
Sambutan telapak tangan gemuk, diulurkan menyambut salam dan menyapa dengan senyum manis dan pipinya yang mengembang. Pria berpostur tebuh gemuk, dan berkaca mata itu mulai bercerita perjalanannya sebagai seorang peneliti dan Direktur KPPOD.“ Kita mulai dari latar pendidikan saya ya,” imbuhnya.
Sambil sesekali menghela napas karena sesak, Endi begitu ia disapa menuturkan bahwa sejak di bangku SMA dirinya memang senang berbicara. Pria kelahiran Flores, 17 November pada 40 tahun silam itu mengaku lebih senang mengambil jurusan IPS dibanding IPA.“ Karena IPS itu ilmu yang berpikir kreatif, saya tidak suka IPA karena terlalu ketat dengan aturan dan rumus,” ungkapnya sambil membenarkan kacamatanya yang mulai turun.
Kemantapan di ilmu sosial mulai mantap kala Endi tamat SMA. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Begitu banyak jurusan ilmu pemerintahan dan politik di berbagai universitas, tetapi UGM menjadi pilihannya karena berbagai pertimbangan.“ Saya memilih UGM, karena ilmu pemerintah di sini menyiapkan mahasiswanya menjadi pemikir bukan pekerja di pemerintahan / administrasi negara. Satu hal lagi, karena di Jogja banyak aktivis, dan budaya
VOLUME 1 NO. 1 | APRIL 2016 35