?
LAPORAN KHUSUS
Dalam lingkup Polines, dana ormawa berasal dari
iuran yang dikenakan kepada mahasiswa pada waktu
pembayaran di awal semester. Selanjutnya , dana
tersebut akan ditampung oleh Badan Pengawas
Mahasiswa (BPM) selaku pengelola dana ormawa
untuk kemudian disalurkan kepada ormawa. Karena
alasan tersebut, tanggung jawab moral yang diemban
pengguna dana ormawa menjadi lebih besar.
“Masalah kebijakan dalam penggunaan dan
pengalokasian dana ormawa tergantung dari
diskusi masing-masing ormawa, lalu dananya mau
dibagi berapa rupiah setiap proker. BPM sudah
membagi sesuai dari kapasitas ormawa kok,” ujar
Ana Nur’aini, sebagai Bendahara Umum Himpunan
Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga (kini menjadi
Administrasi Bisnis-red) periode 2014/2015.
“Dana dikelola BPM berdasarkan draft SPPK (Sidang
Penetapan Program Kerja-red) yang dirumuskan oleh
BPM yang berisi tata peraturan dan daftar rincian
dana yang nantinya dikembalikan ke ormawa untuk
mendapatkan persetujuan, dan tambahan berupa
masukan atau tidak, bila ada,” tandas Lia Huriana,
Bendahara BPM Periode 2014/2015.“Dari seluruh
ormawa yang mempunyai draft SPPK hanya BPM,
BEM, dan juga Pak Harno bagian BAAK. Sedangkan
setiap Ormawa wajib mempunyai anggaran dasar
saja,” tambahnya. Sebelum draft SPPK tersusun,
pihak BPM mewajibkan ormawa untuk membuat
rincian dana yang dibutuhkan, sesuai dana ormawa
yang telah ditetapkan untuk diberikan ke BPM.
Menurut Esti Purbawati, Bendahara Umum Himpunan
Mahasiswa jurusan Elektro (HME) periode 2014/2015,
bahwa proses pembagian dana dilihat dari besar dan
kecilnya acara, fungsi, dan juga proporsional acara
yang akan diadakan.
Lia juga menyatakan bahwa dengan kebijakan dan
sistem pengelolaan yang diterapkan BPM telah
menghasilkan sebuah transparasi di antara BPM
dengan seluruh ormawa. Selain itu, dari kebijakan
dan sistem tersebut, kurang lebih 95% dana ormawa
telah terserap oleh tiap-tiap ormawa.
Senada dengan pernyataan yang diutarakan Lia,
beberapa bendahara dan ketua ormawa , khususnya
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) menyatakan
bahwa kebijakan dan sistem pengelolaan yang
diterapkan BPM sudah amat baik dan adil, sehingga
hal tersebut menimbulkan transparasi antara HMJ
dengan BPM soal dana ormawa.
Pengalokasian Dana
Di Polines sendiri, setiap ormawa memiliki ciri khas
dan karakteristik masing-masing. Hal ini tampak
dari konsep di masing-masing proker yang mereka
buat. Selain itu, juga terlihat dari goal setting dan
keputusan yang diambil oleh mereka. Namun di balik
semua itu, ada satu kesamaan yang mendasar, yakni
menyangkut otoritas dalam pembagian dana ormawa.
Melihat faktor tersebut, beberapa Ormawa,
khususnya HMJ, menganggarkan dananya lebih
besar pada proker pentas seni atau konser. Sekiranya,
sekitar 46,98% dari jumlah dana ormawa yang
diterima, mereka (HMJ-red) alokasikan untuk proker
tersebut.
“Bagi kami (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi
(HIMA)-red), proker Presisi merupakan even yang
paling prestise diadakan . Karena acara ini pertama
kali kami adakan dan langsung mengundang artis ibu
kota untuk meramaikan acara tersebut,” terang salah
satu anggota HIMA merangkap sebagai mahasiswa
di Jurusan Akuntansi yang namanya tidak mau
disebutkan ketika diwawancarai.
Sekali tiga uang dengan pernyataan salah satu
anggota HIMA, Efendy Ario Saputra, selaku ketua
HIMA periode 2014/2015 memaparkan bahwa ada
tiga hal yang melatarbelakangi terlaksananya proker
Presisi. Yang pertama, jika di tengok kebelakang,
Jurusan Akuntansi belum pernah mengadakan
konser sebesar Presisi. Kedua, adanya beban atau
tanggungan sosial, karena pada masa kepengurusan
sebelumnya pernah menyebar kuisioner untuk pentas
seni (pensi) atau konser. Ketiga, keinginan dari
pengurus HIMA dan mahasiswa Jurusan Akuntasi
sendiri untuk mengadakan konser atau pentas seni.
Jika ditengok lebih dalam, wajar memang bila
proker pentas seni atau konser mendapat perhatian
lebih dari ormawa. Selain karena proker tersebut
merupakan salah satu proker dengan kapasitas
acara yang besar dari proker lainnya, juga karena
DIMENSI | 21