DPRD Imbau Warga Jabar Jangan Tergiur Investasi Abal-Abal
Penghujung tahun 2016 menyeruak keprihatinan yang dialami sebagian masyarakat Jawa Barat . Peran serta pemerintah dibutuhkan sebagai bentuk respon positif terhadap masyarakatnya . Lagi-lagi persoalannya berkutat pada masalah pengelolaan keuangan oleh lembaga yang seolah-olah benar adanya alias bodong
LAPORAN UTAMA
“ Jumlah kerugiannya sangat banyak belum lagi korbannya , ini harus jadi perhatian serius semua pihak ,”
IIming-iming akan mendapatkan uang yang berlipat ganda maupun keuntungan yang menggiurkan bagi konsumen gencar dipampang dalam berbagai iklan maupun media sebagai celah untuk ‘ menggoda ’
agar konsumen tertarik untuk menginvestasikan hartanya . Tak ayal , aksi tipu-tipu yang terorganisir pun lancar berlayar , tak jarang puluhan , ratusan bahkan ribuan konsumen merasa jadi korban setelah hartanya diinvestasikan . “ Menang jadi arang , kalah jadi abu ” peribahasa itu mungkin tepat bagi pelaku usaha investasi bodong maupun bagi konsumen yang menjadi korban . Tak disangka pelaku usaha investasi bodong akan berakhir pada pihak yang berwajib , konsumen pun harus gigit jari lantaran tak berdaya mau berbuat apa . Peran pemerintah tentu harus turun tangan dalam hal ini untuk mengakomodasi terlebih dulu para korban penipuan atau investasi bodong itu sendiri . Karena itu , masih maraknya Insvestasi Bodong di Jabar membuat Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai investasi . Ineu mengemukakan , sebagai lembaga legislatif , DPRD Provinsi Jawa Barat pernah menampung aspirasi dari masyarakat yang telah menjadi korban investasi bodong tersebut . DPRD Provinsi Jawa barat menerima aspirasi dari sekelompok masyarakat di Cirebon yang meminta bantuan kepada dewan agar mendorong penyelesaian kasus perusahaan investasi yang ada di Cirebon dengan taksiran kerugian mencapai trilyunan dan korban 15 ribu lebih nasabah . “ Jumlah kerugiannya sangat banyak belum lagi korbannya , ini harus jadi perhatian serius semua pihak ,” ujar Ineu beberapa waktu lalu . Lebih lanjut Ineu mengatakan masalah investasi bodong di Cirebon ini sudah disampaikan langsung pada saat acara Laporan Tahunan OJK kemarin ( 17 / 1 ) sehingga harapanya OJK wilayah Jabar bisa dengan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi yang aman . Dalam perkembangannya investasi bodong masih selalu ada bahkan mulai merambah keberbagai daerah di tingkat pedesaan . untuk itu Satuan Tugas Investasi harus berusaha keras mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk investasi agar masyarakat tidak terjebak . Sebelumnya pada acara Laporan Tahunan OJK yang dihadiri Ketua DPRD tersebut , Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti mengklaim bahwa investasi bodong di Indonesia sudah berkurang keberadaannya , hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai aware terlebih penindakan hukum sudah berjalan . “ Jadi sekarang sudah mulai berkurang , tapi kalau ada di daerah lain coba-coba satgas investasi akan bergerak ,” jelas Ilya . Menyikapi berbagai macam investasi dari luar negeri pihaknya saat ini telah bekerjasama dengan Interpol dan lembaga keuangan di berbagai negara sehingga ketika Investasi ini masuk keindonesia bisa terdeteksi . Investasi ilegal ataupun bodong , OJK setempat harus lebih gencar menyosialisasikan perbankan yang sehat . Selasa 20 Desember 2016 sejumlah massa yang tergabung dalam Forkoma ( Forum Komunikasi Anggota ) salah satu koperasi di Cirebon mendatangi Gedung Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No 27 Bandung . Kedatangan mereka ( Forkoma ) mewakili 15.964 anggotanya bermaksud untuk mengadukan dan meminta kepastian hukum terkait pembekuan rekening oleh OJK-Satgas Waspada Investasi , Bareskrim Mabes Polri , Kemenkop dan UKM RI sejak
Majalah BEWARA Edisi 15 | Februari 2017 9