SIKAP
Provinsi Jawa Barat Genjot Saber Pungli
eberadaan Tim Sapu Bersih ( Saber ) Pungutan Liar ( Pungli ) harus terasa manfaatnya Koleh semua lapisan masyarakat .
Berbagai jenis pungli / korupsi yang selama ini menggerogoti negeri harus diberantas pascahadirnya tim tersebut . Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Syamsul Bachri mengatakan , berbagai iuran orang tua siswa terkait pendidikan harus memiliki regulasi yang jelas . Ini penting agar tidak ada pungutan liar dalam institusi pendidikan ini . Dia menyebut , selama ini sekolah sering terjerat praktik pungli yang dilakukan oknum . Oleh karena itu , regulasi yang jelas sangat diperlukan agar tidak ada praktik pungli seperti yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat . “ Sumbangan apapun harus ada pijakan yuridisnya . Bukan hanya sumbangan itu sah ketika masuk dalam rencana kegiatan anggaran sekolah ( RKAS ),” katanya . Dia menyebut , regulasi pendidikan ini bisa diwujudkan dalam peraturan daerah . Terlebih , pada tahun ini pihaknya akan menyusun perda tentang penyelenggaraan pendidikan . “ Bisa juga diatur dalam peraturan gubernur misalnya . Dan nanti secara teknis jangan sampai membingungkan dan malah disalahgunakan ,” katanya . Lebih lanjut dia katakan , untuk menghindarkan sekolah dari pungli , setiap pengelolaan anggaran harus digunakan sebaik mungkin dan transparan . Menurutnya ini penting agar setiap penggunaannya bisa diketahui oleh semua pihak . Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku akan terus menggenjot peran Tim Saber Pungli Jabar . Dirinya menilai ini penting agar praktik dan perilaku korupsi terutama di lingkungan pemerintah
H . SYAMSUL BACHRY , SH ., MBA . bisa benar-benar dihilangkan . Menurutnya , semua pihak harus memiliki tekad yang sama untuk menghilangkan perilaku korupsi . Dengan dukungan dan upaya semua pihak , diharapkan lahir budaya anti pungli / korupsi yang diyakini mampu membawa dampak positif terhadap pembangunan . Meski begitu , dia mengakui , pemberantasan pungli / korupsi ini bukanlah hal mudah sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak . Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar terhindar dari pungli / korupsi . “ Sehingga prinsip good governance , clean governance , benar-benar dapat diwujudkan bersama-sama ,” katanya . Oleh karena itu , warga diminta aktif untuk melaporkan setiap temuan pungli / korupsi di lapangan , terlebih setelah hadirnya Tim Saber Pungli ini . “ Silakan laporkan jika ada tindakan di luar aturan ,” katanya . Menurut dia , setiap pungli / korupsi harus dihilangkan tanpa melihat besaran nilainya . Sebagai contoh , menurutnya dunia pendidikan harus terhindar dari punglis . Seiring alih kelola SMA / SMK ke provinsi , dia menegaskan institusi pendidikan ini harus terbebas dari pungli apapun . “ Tidak boleh ada penyimpangan , pungli dan korupsi . Kita ingin membuat sekolah itu betul-betul kawasan bersih pungli dan korupsi ,”
Majalah BEWARA Edisi 15 | Februari 2017 37