Masyarakat Di Imbau Tidak Resah Terkait Kenaikan PNBP
Komisi III DPRD Jawa Barat mengungkapkan agar masyarakat tidak perlu resah terkait PP no 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ). Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar , Hilman Sukirman menyebutkan , kenaikan bukan pada sektor pajak melainkan Biaya Balik Nama ( BBN ) dan biaya administratif pembuatan STNK baru . Di sisi lain , juga mengapresiasi peningkatan pendapatan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Jawa Barat . Namun , dirinya tidak memungkiri keresahan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat . Dirinya mendukung kebijakan pemerintah pusat itu untuk kepentingan masyarakat banyak . Bahkan , Kepolisian Republik Indonesia sudah merilis besaran harga kenaikan pada pembuatan STNK dan BBN sesui dengan PP no 60 Tahun 2016 . Reaksi masyarakat keberatan dengan diberlakukannya PP nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ).
Komisi V DPRD Memfasilitasi Audiensi Aliansi Buruh Jabar dengan Komisi IX DPR RI
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat memfasilitasi audiensi Aliansi Buruh Jabar dengan Komisi IX DPR RI . Audiensi berlangsung di Ruang Nusantara satu Gedung DPR RI , Jakarta , Selasa ( 17 / 1 / 2017 ). Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Anggota , Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif dan perwakilan buruh dari Aliansi Buruh Jabar , diterima langsung oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf dan anggota Komisi IX DPR RI . Aliansi Buruh Jabar dalam salah satu tuntutannya menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan meminta kepada DPR RI , melalui Komisi IX segera memanggil pihak-pihak terkait dengan PP 78 tahun 2015 untuk segera melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat tentang pencabutan PP 78 tahun 2015 .
Majalah BEWARA Edisi 15 | Februari 2017 31