Geo Energi edisi oktober 2013 | Page 23

P ertamina akhirnya gagal mengelola Blok Mahakam. Kontrak Total E&P dan Inpex Corporation dengan pemerintah Indonesia konon diperpanjang 5 tahun lagi hingga 2022. Blok Mahakam yang digadang-gadang akan dikelola oleh anak negeri pasca berakhirnya kontrak pada 2017, kini jatuh ke pelukan asing kembali. Hanya saja, ada perubahan komposisi kepemilikan. Total dan Inpex, dua raksasa migas ini mendapat jatah 70 persen. Sementara sisanya, 30 persen dikelola Pertamina dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Di BUMD ini konon ada pemain baru di bidang migas yakni Mandiri Oil. Perihal keputusan ini sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Salamuddin Daeng peneliti The Institute for Global Justice. Tentu saja Daeng menyayangkan keputusan pemerintah yang m asih pro asing. Kepada wartawan GEO ENERGI, Sri Widodo, Ishak Pardosi dan pewarta foto Sarwono yang menemuinya di kawasan Tebet Jakarta Selatan, 01 Oktober 2013 lalu, Daeng berbicara banyak tentang Pertamina. Petikannya: geo energi/ sarwono Kami mendengar saham Blok Mahakam sudah dibagi-bagi. Total dan Inpex mendapat 70 persen, Pertamina dan BUMD mendapat 30 persen. Apa pendapat Anda? Pemerintah seharusnya tak memperpanjang kontrak Total dan menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina. Kalau sharing seperti itu tetap saja mengikuti skema biasa, yakni investasi. Pertamina harus mengeluarkan anggaran, 30% untuk investasinya. Kalau begitu kita rugi lah, rugi telak. Kontrak itu harus diakhiri dan konsesinya diberikan ke Pertamina. Apakah Pertamina mampu? Soal bagaimana Pertamina mencari modal untuk operasi dan semacamnya, itu nanti urusan Pertamina sebagai BUMN. Tak usah ada perpanjangan lagi, atau sharing apapun alasannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Pertamina EDISI 36 / Tahun III / oktober 2013 Salamuddin Daeng Peneliti The Institute for Global Justice “Bisnis Pertamina, Susah Dimengerti” sekarang? Pertamina yang sekarang tidak lagi memungkinkan untuk bagus. Karena kalau dengan konsep yang sekarang, Pertamina itu mengabdi kepada bisnisnya, bukan untuk kepentingan nasional di bidang energi. Pertamina lebih ke profit dan tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Yang sekarang itu liberal. Menempatkan dia sebagai perusahaan negara yang dibiayai negara yang bersumber dari pajak negara, tetapi dia tidak berkelakukan seperti perusahaan negara tetapi sebagai swasta. Apa saja yang terjadi di tubuh Pertamina saat ini? Jadi kalau kita melihat Pertamina sekarang, praktik bisnisnya makin susah dimengerti publik. Contoh sederhana, Pertamina memproduksi 23