Serikat. Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS, tidak akan menang untuk kursi DK PBB. Kepala BIN Marciano Norman, tidak menyakini sepenuhnya adanya penyadapan terhadap Presiden SBY. ‘’Itu pemberitaan sepihak dan memerlukan juga klarifikasi dari pihak lain,’’ katanya. Meski begitu, BIN mencari informasi ke sejumlah negara terkait. BIN juga berkomunikasi dengan counterpart
Indonesia yang ada di tiga negara tersebut untuk mencari informasi yang sebenarnya. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun bereaksi. Pemerintah Indonesia akan mengkonfirmasi penyadapan terhadap rombongan Presiden SBY dalam KTT G20 di London pada 2009 itu. Sebagai Kepala Negara, Presiden SBY sudah sepatutnya mendapat jaminan keamanan terhadap negara yang akan dikunjunginya. Tidak hanya jaminan pada
setiap kegiatan yang dilakukan, tapi juga masalah pemberitaan dan keamanan informasi. Sementara itu, Ramadhan menambahkan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dituntut memperkuat sistem pengamanan komunikasi kegiatan kepresidenan. ‘’Misalnya, optimalisasi kegiatan analisis sinyal untuk mendapatkan informasi awal dalam setiap kegiatan kepresidenan,’’ katanya. (bik)
Sumbernya Masih Sangat Sumir
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Drs Ramadhan Pohan MIS, mengatakan, pihaknya melihat bahwa pemberitaan media asing yang menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat disadap ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara G-20 di London, Inggris pada tahun 2009 masih sangat sumir. ’’Kalau saya melihat isu ini, saya kan backgroundnya juga wartawan, ini berangkat dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, itu memang beritanya belum layak dipercaya,’’ ujarnya kepada wartawan di sela-sela buka puasa keluarga besar Kementrian Pertahanan di Gedung Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7). Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, jika media nasional menganggap serius sumber yang belum layak dipercaya, maka akan menjadi kontraproduktif untuk kepentingan nasional. Apalagi, tegasnya, jika sampai pemerintah Indonesia bertanya ke pihak Australia. Menurutnya, langkah tersebut justru akan menjadi bahan tertawaan dari luar. ’’Justru jadi bahan tertawaan, kok isu yang masih sumir ditanggapi level pemerintah dan menteri,’’ ucapnya. Sebelumnya media-media Australia, mengutip Edward Snowden, bekas analis badan intelijen Amerika Serikat (CIA) yang kini melarikan diri ke Rusia, memberitakan bahwa AS dan Inggris menyadap komunikasi Presiden SBY di London. Informasi hasil sadapan itu kemudian dibagi dengan Australia. Media yang memberitakan adalah kelompok Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald. Australia dalam hal ini hanya menerima keuntungan dari hasil sadapan itu. Sementara yang melakukan penyadapan disebutkan adalah intelijen AS dan Inggris. Ramadhan Pohan, mengatakan info terkait penyadapan rombongan Yudhoyono dalam KTT Negara-negara G20 di London, Inggris tahun 2009 lalu masih sangat sumir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun meragukan info konteroversial tentang penyadapan terhadap rombongan nya tadi. Pihak istana mengaku masih mem validasi kebenaran penyadapan tersebut. Sejauh ini, Presiden SBY belum meng ambil tindakan apapun terkait isu tersebut. Kendati banyak pihak, termasuk sebagian besar anggota DPR dan MPR mengecam tindakan penyadapan tersebut hingga mendesak pihak penyadap meminta maaf. ’’Memang benar kami sudah mendapat laporan dari BIN (Badan Intelijen Negara) dan BIN sedang bekerja dengan counterpart mereka untuk memastikan apa yang dimaksud dengan kebocoran dan penyadapan itu,’’ kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (31/7). Julian menjelaskan, Presiden belum berkomentar karena hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi apapun dari negara yang dimaksud. Dengan demikian, baru satu sumber yang menyatakan adanya penyadapan oleh Inggris terhadap Presiden SBY, yang diduga menguntungkan Australia tersebut. ’’Yang ingin kami pastikan adalah adanya pernyataan atau penjelasan resmi dari pemerintah, negara dimaksud, mengenai kebenaran penyadapan itu. Tapi itu kan belum ada, kami hanya dengar dari satu sumber yaitu media massa dan kami juga belum bisa mengetahui secara persis, apa yang bocor atau apa yang dimaksud dengan penyadapan itu,’’ ujarnya. Menurut Julian, dalam KTT tersebut 20 kepala negara/kepala pemerintahan hadir pada saat bersamaan. Pengamanan terhadap setiap kepala negara dalam forum internasional akan diberlakukan sama. Sehingga, pemerintah RI tidak perlu reaktif dengan adanya informasi dugaan penyadapan tersebut. Lain halnya jika penyadapan tersebut secara spesifik ditujukan untuk Indonesia. Diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT APEC di Bali, Oktober 2013 nanti. Dalam perhelatan tersebut, hadir 21 kepala negara/kepala pemerintahan. Pada saat itu, Indonesia selaku tuan rumah akan tetap menjaga etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi. ’’Kami tahu apa yang sebetulnya pantas atau tidak, etis atau tidak dilakukan. Dan dalam hal ini, penyadapan tentu bukan sesuatu hal yang masuk dalam kerangka etis dalam berinteraksi atau berkomunikasi, baik itu dalam hubungan bilateral maupun multilateral atau dalam kerja sama internasional. Jadi kami tidak akan melakukan hal-hal di luar kepatutan atau di luar etika norma internasional,” tuturnya. (beritasatu/metro)
24
GARASI • SEPTEMBER 2013