Lalu dimana posisi TNI AL?
TNI AL ada di garda depan dalam sistem pengamanan
dan pertahanan di laut, dalam konteks sebuah sistem negara
maritim. Masalah pertama, apakah sistem itu ada dan sudah
bisa menjawab masalah yang kian rumit dan kompleks ? Kedua,
apakah TNI AL sendiri sudah mampu bertanggungjawab atas
tugas-tugasnya ?
Berbicara tentang sistem pertahanan dan keamanan dalam
konteks sebuah negara maritim, penulis harus mengakui,
masih banyak yang harus diperbaiki. Bahkan, kalau mau
jujur, sistem maritim yang holistik juga belum ada. Hal ini
yang penulis soroti dalam judul tulisan ini, apakah kejayaan
Indonesia sebagai negara maritim hanya utopia belaka ?
Salah satu sistem yang dibangun pemerintah adalah
Bakorkamla yang dalam beberapa waktu ke depan akan
berubah menjadi Bakamla alias Coast Guard. Selama ini,
masalah klasik adalah ego sektoral, bahkan pembagian
anggaran. Belum jelas nantinya bagaimana Coast Guard akan
mengambil kru dan pendanaannya serta hubungan kerja
dengan instansi-instansi lain.
Sementara, cikal-bakal sistem itu belum terlalu nyata.
Seperti kasus perairan Bintan yang disebutkan ICC, apakah
sudah ada langkah nyata dari pemerintah, lintas sektoral untuk
menggerakan kekuatan, baik sipil maupun TNI AL untuk
kawasan tersebut. Atau data itu hanya akan ditangani dengan
bussines as usual?
Kedua, soal TNI AL. Selama ini, pemerintah
menganggarkan 1 persen PDB untuk anggaran pertahanan.
Saat datang di HUT TNI 2014, Presiden Joko Widodo
menjanjikan akan melipatgandakan anggaran pertahanan,
dengan syarat pertumbuhan ekonomi 7 persen. Pola pikir,
anggaran pertahanan naik ketika ekonomi makmur sebenarnya
sudah saatnya di balik. Dengan pertahanan baik, ekonomi bisa
meningkat, seperti dengan dijaganya ikan-ikan di laut, dan lajur
perdagangan laut yang aman, atau pembangunan persenjataan
yang bisa jadi komoditi ekspor.
Namun, anggaran 2 persen pun masih berarti pas-pasan
kalau ambisi pemerintah membangun negara maritim. TNI
AL misalnya, memiliki tugas yang banyak terkait dengan
pertahanan. Di utara ada konflik Laut Cina Selatan. Di selatan
ada Australia yang kerap mengirim imigran gelap dengan
kapal yang pasti tenggelam setelah beberapa waktu. Di bagian
barat, ada pembajakan. Sementara di hampir seluruh wilayah
Indonesia ada illegal fishing, illegal logging, hingga resiko
penyelundupan senjata dan narkoba. Ini belum termasuk
konflik-konflik yang laten seperti di Ambalat dan Tanjung
Datu. Selain itu juga sumber-sumber energi Indonesia yang
posisinya dekat perbatasan laut.
Sesuai dengan MEF 2010-2024, pembangunan kekuatan
TNI AL diantaranya adalah pengadaan kapal Corvette kelas
Sigma, kapal Multi Role Light Frigate, kapal selam kelas Chang
Bogo, kapal cepat rudal (KCR) buatan dalam negeri, pesawat
patrol maritime CN 235, dan helicopter anti kapal selam AS
565 Panther. Walaupun pembangunan ini terlihat massif,
namun realitanya TNI AL masih akan sulit mengisi wilayah
laut yang seluas ini dengan kuantitas yang ada, serta dukungan
logistik seperti BBM. Secara praktis, masih belum canggihnya
TNI AL berefek pada kerja sama dengan negara-negara lain di
kawasan karena terkait dengan interoperabilitas.
Solusi
Solusi utama yang ingin disampaikan penulis ada dua aspek
yaitu aspek politik dan aspek militer.
Secara politik, Indonesia membutuhkan kebijakan strategis
maritim yang membentuk sistem yang terintegrasi. Kalau di
AS ada Maritime Domain Awarness (MDA), maka pemerintah
Indonesia harus membuat kebijakan serupa yang disampaikan
terus menerus kepada publik dan harus terus dilaksanakan.
Kebijakan ini pun harus mendapat dukungan politik dari
DPR dalam bentuk regulasi dan anggaran. Hasilnya, adalah
kesadaran publik, serta pemerintah akan laut sebagai sarana
mencapai kesejahteraan bersama.
Kesadaran akan adanya hal ini akan menutupi bolongbolong kekurangan masing-masing pemangku kepentingan.
Dari segi strategis, kebijakan ini harus berujung pada politik
anggaran. Pada tataran taktis, tentunya dibutuhkan sistem
komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi. Pembentukan
Coast Guard jangan sampai hanya membuat kulit baru dari
substansi masalah yang sama. Inti masalahnya ada pada kerja
sama yang dilatar belakangi kesatuan visi dan rasa senasib
sepenanggungan.
Secara militer, yang ini berarti porsi TNI AL, berarti ada
penambahan tugas dan juga berarti penambahan kemampuan.
TNI AL harus memperbaiki dirinya semaksimal mungkin
dengan melaksanakan tugas po