LapORANUTAMA
Tentu saja, kata dia, Syamsul
Arifin tidak memberikan izin lokasi
tersebut kepada pihak PLN karena
akan berakibat hukum jika izin yang
sudah dikeluarkan kepada PT BSU juga
diberikan kepada PT PLN. “Jadi tidak
mungkin mengeluarkan dua izin di
satu lokasi,” kata anggota dewan asal
pemilihan Binjai-Langkat ini.
Karena itu, menurut Raudin,
dirinya amat menyesalkan pernyataan
Dahlan Iskan yang terkesan
mendiskreditkan Syamsul. Padahal, krisis
listrik di Sumatera Utara nyata-nyata
akibat buruknya kinerja manajemen PLN.
Buktinya, sambung Rauddin,
setelah izin prinsip PLTA Asahan 3
diberikan ke PT PLN oleh Pelaksana Tugas
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo
Nugroho pada Februari 2012, karena
PT BSU yang menerima izin prinsip
sebelumnya menyatakan mengundurkan
diri dari rencana pembangunan tersebut,
hingga saat ini tidak ada apa pun yang
dilakukan PT PLN.
“Padahal, Asahan 3
direncanakan mulai beroperasi
2014 mendatang. Ini membuktikan
PLN memang tidak becus. Hal ini
diperparah dengan mental korup
pada jajaran top manajemen PLN di
daerah ini yang menyeret beberapa
pejabatnya sebagai terdakwa karena
kasus korupsi mesin pembangkit
baru-baru ini,” ungkap Raudin.
Bahkan, lanjut Rauddin, dari
data dan fakta yang diperoleh dewan
melalui panitia khusus listrik, beberapa
pembangkit yang dikelola PLN tidak
dapat berfungsi dengan baik, meski
sudah menghabiskan dana ratusan
miliar rupiah.
Contohnya Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin yang
direncanakan bisa menghasilkan 2 x
115 megawat. Ternyata, PLTU Labuhan
yang terdiri dari dua unit itu, satu
pembangkitnya rusak dan kapasitas
yang dihasilkan pembangkit satunya
lagi, hanya 60 megawat. “Begitu juga
dengan pembangkit lainnya di daerah
ini. Jadi, pernyataan Dahlan hanya
untuk menutupi kebobrokan PT PLN
yang pernah ia pimpin,” ujar Raudin.
Selain Rauddin, Ketua DPR
Marzuki Alie di Jakarta, Selasa (1/10),
juga kesal. "Tanya Da