LapORANUTAMA
Foto: istimewa
TUNTUT KERUGIAN :
Ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Marah turun ke jalan memprotes keras pemadaman aliran
listrik. Mereka mendesak pemerintah memberikan kompensasi kerugian rakyat akibat pemadam aliran listrik tersebut.
Dahlan memaparkan, tiga
tahun lalu, ketika masih jadi Direktur
Utama PLN, ada rencana membangun
pembangkit listrik Asahan 3. PLN telah
pun menyiapkan segalanya, mulai
dari dana US$ 250 juta hingga desain
pembangkit. Namun, pembangunan
pembangkit berkapasitas 180 MW ini
terganjal izin Gubernur Sumatera Utara
saat itu, yaitu Syamsul Arifin.
"Semuanya sudah siap, tapi
izinnya tidak dikeluarkan. Gubernurnya
tidak mengizinkan. Saya sudah bilang
akan terjadi krisis listrik. Saya bilang,
‘Pak, nanti akan terjadi krisis listrik.'
(Izinnya) tidak dikasih," ujar Dahlan di
Jakarta, Kamis (3/10).
Dahlan katanya sampai berseteru
dengan gubernur tersebut. "Saya
sampai perang terbuka dengan
gubernur. Ini bukan untuk saya, tapi
untuk rakyat Sumut," tuturnya.
Namun, pada 23 April 2010 lalu,
harian Kompas memuat berita yang
berisi pernyataan Syamsul Arifin. Ketika
itu, Syamsul mengatakan dirinya akan
meneken izin pembangunan pembangkit
listrik Asahan 3 kapan saja diminta,
10
asalkan ada jaminan dari Direktur Utama
PLN Dahlan Iskan bahwa listrik yang
dihasilkan hanya untuk kepentingan
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
Provinsi Sumatera Utara.
Dalam berita itu juga dituliskan,
Syamsul meminta PLN agar tidak
menyalurkan listrik PLTA Asahan 3
untuk perusahaan yang membutuhkan
daya listrik besar dalam operasional,
seperti PT Indonesia Asahan
Alumunium (Inalum). “Saya kapan pun
mau teken (izin lokasi). Minggu ini,
saya akan bertemu dengan Direktur
Utama PLN Dahlan Iskan. Saya
meminta jaminan PLN dan Jepang
yang akan membangun PLTA Asahan
3 agar listriknya untuk kepentingan
masyarakat Sumut. Saya minta jaminan
itu secara tertulis,” ungkap Syamsul
seperti tertera dalam berita tersebut.
Dahlan Iskan pun menanggapi
omongan Syamsul Arifin, tapi lebih
dari tiga tahun kemudian, yakni pada 3
Oktober 2013. Itu pun karena Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
menyurati Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terkait krisis listrik di
edisi 2/th. I | Okt - Nov 2013
provinsi yang ia pimpin. Tapi, masih
saja Dahlan Iskan mencoba berkeli.
Dengan arogan, ia mengatakan soal
akan disalurkannya listrik ke Inalum itu
hanyalah isu murahan.
Banyak orang pun menjadi
meradang dengan sikap Dahlan Iskan
yang seperti itu. Anggota DPRD Sumatera
Utara Drs H Rauddin Purba, misalnya,
menuding Dahlan Iskan sedang mencari
kambing hitam dan pernyataannya
bahwa Syamsul Arifin yang menjadi
dalang krisis listrik di Sumatera Utara
adalah pernyataan yang menyesatkan.
“Pernyataan itu hanya upaya
mencari-cari kambing hitam dan
menyesatkan, karena nyata-nyata krisis
listrik berkepanjangan di Sumut akibat
bobroknya kinerja PLN. Jadi, saya nilai,
itu hanya pernyataan kalap Dahlan
Iskan,” kata Raudin Purba, Jumat (4/10).
Menurut Raudin, Syamsul Arifin
ketika itu tidak mau memberikan
izin PLTA Asahan 3 kepada pihak
PLN karena sebelumnya izin tersebut
sudah diberikan kepada PT Badrajaya
Swarna Utama (BSU) oleh gubernur
sebelumnya, Rudolf Pardede.