E-KTP dalam
pencegahan,
KPK koordinasi
dengan Depdagri
(Kementrian Dalam
Negeri). Baju
Hansip yang saya
terima suratnya
di direktorat
penyidikan belum
ditemukan alat
bukti, masih
pengumpulan
bahan keterangan,
belum sampai ke
penindakan”.
Chandra Hamzah dan Ade Raharja.
Proyek tersebut telah diperiksa awal.
Namun, pemimpin proyek, yaitu Andi,
telah datang kepada Chandra dengan
memberikan sejumlah dana dan
meminta KPK untuk mengamankan
kedua proyek itu,” kata Nazaruddin.
Setelah ditelusuri, nama Andi
yang dimaksudkan oleh Nazaruddin
adalah Andi Agustinus alias Andi
Narogong, yang oleh narasumber
kami disebut dengan AN itu. Ia adalah
pengusaha di balik tender proyekproyek pemerintah. Selain e-KTP dan
baju Hansip atau Linmas di Kementerian
Dalam Negeri, Andi juga memenangkan
tender proyek pelayanan surat tanah
secara mobile di Badan Pertanahan
Nasional serta beberapa proyek di
Kepolisian Republik Indonesia.
“Seperti Nazaruddin, Andi mampu
merancang sebuah proyek pemerintah,
LapORANUTAMA
mulai dari anggaran hingga mengatur
siapa yang menjadi pemenangnya,”
kata sumber kami yang lain lagi, yang
kini telah masuk dalam program
perlindungan saksi oleh KPK dalam
kasus proyek e-KTP.
Dari proyek baju Hansip atau
Linmas pada 2009 yang menghabiskan
uang negara Rp 400 miliar, lanjutnya,
Andi meraup keuntungan Rp 120
miliar. “Ketika itu, ia banyak membagi
keuntungan kepada anggota DPR.
Jadi, kalau ada anggota DPR perlu
uang Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar, ia
akan langsung memberikan. Makanya,
hubungan dia dengan anggota dewan
sangat baik. Kedekatan itulah yang
berbuah kesuksesannya mengegolkan
anggaran untuk e-KTP. DPR meminta
setoran 7 persen dari nilai proyek itu.
Tapi karena uangnya besar, disepakati
setoran itu akan dibayar kalau anggaran
dari pemerintah sudah turun,” kata
sumber itu.
Menurut penelu