TOP STORY
partai politik. Misalnya, seorang pentolan partai politik menggunakan pengaruhnya kepada anggota DPR ketika
pembahasan mengenai suatu proyek
atau perizinan, atau partai politik yang
menekan pejabat untuk mendukung
perusahaan yang telah membantu
membiayai partai.
Trading in influence sebenarnya
modus korupsi gaya lama, namun mulai menjadi perhatian sejumlah negara karena sangat meresahkan. Praktik penyalahgunaan kewenangan itu
mendistorsi kegiatan bisnis, sekaligus
merusak reputasi perusahaan atau
individu yang melakukan cara-cara
tidak sehat dalam mengembangkan
bisnis—dengan cara memengaruhi
pihak-pihak tertentu yang memiliki
kewenangan—untuk membantu kepentingan bisnisnya, dengan cara
memberikan atau menawarkan imingiming yang menggiurkan.
Praktik memperdagangkan pengaruh, besar kemungkinan dilakoni
politisi yang memiliki pengaruh dan
PIALANG INDONESIA
PIALANG INDONESIA
21
21
memiliki akses merapat dan mengintervensi kekuasaan di birokrasi. Pengaruhnya bisa menyusup ke lingkaran
birokrasi karena memiliki kedekatan
dengan menteri dan pejabat. Bos
partai politik tentu dapat dengan mudah “menyetir” para menteri, yang
notabene diusung partai politiknya,
untuk mengeluarkan kebijakan atau
mengabulkan pihak lain yang dekat
dengan bos partai, untuk menggarap
proyek di kementeriannya sehingga
mendapatkan keuntungan dari sana.
Praktik memperdagangkan pengaruh ini kemungkinan dilakoni pentolan partai mengingatkan partai politik
membutuhkan biaya yang mendesak,
apalagi menjelang pemilihan umum.
Karenanya, penting terus didorong
transparansi keuangan partai politik, dan konsep yang menjelaskan
metode pendapatan alternatif dan
sumber pendanaan eksternal yang
dilakukan partai politik. Pengalaman
menunjukkan, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga partai politik
kerap memperdagangkan pengaruh
untuk menekan menteri, wali kota, pejabat tinggi, atau anggota parlemen
sebagai alternatif mencari pendanaan
untuk kegiatan kampanye pemilihan
umum.
Jika kondisi ini dibiarkan, trading in
influence dapat merusak tatanan dan
praktik demokrasi. Sumber pembiayaan ilegal kampanye politik dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik
terhadap partai politik. Apalagi, dalam
EDISI 14 OKTOBER 2013
EDISI 14 OKTOBER 2013