SAJIAN UTAMA
Adapun reformasi tata kelola yang dilakukan saat ini
antara lain menyempurnakan metoda perhitungan
stok sumber daya ikan, menyediakan data yang
terpercaya, akuntabel, dan terintegrasi, mengopti-
malkan perizinan sebagai perangkat pengawasan
kepatuhan pemegang izin, mengembangkan proses
perizinan yang transparan, memperbaiki mutu pe-
layanan perizinan, memperkuat fungsi kontrol pela-
buhan; mengoptimalkan keterlibatan masyarakat/
multistakeholders dalam pembangunan perikanan
serta mengupayakan perlindungan dan penghargaan
hak asasi manusia terhadap para pekerja di industri
perikanan, termasuk para anak buah kapal (ABK) di
kapal perikanan.
Lebih lanjut Menteri Susi mengungkapkan, berbagai
upaya yang telah dilakukan selama dua tahun ter-
akhir juga telah menunjukkan perbaikan yang cukup
siginiikan di bidang kelautan dan perikanan. Hal
ini terlihat dari performa KKP dalam melaksanakan
program selama periode 2015-2016.
Antara lain akselerasi berbagai sumber daya digen-
carkan, serta optimalisasi potensi di berbagai daerah
yang kian diperhatikan. KKP pun semakin optimis
mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Oleh
karenanya, visi untuk mewujudkan sektor kelautan
dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat
dan berbasis kepentingan nasional, senantiasa
dijadikan pedoman KKP dalam berkegiatan. Hasiln-
ya, berbagai program pun dapat terlaksana sesuai
dengan harapan.
Setidaknya, pada tahun 2016 lalu, terdapat tiga
komitmen yang terus dijaga. yaitu kedaulatan,
kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dalam komitmen
kedaulatan, pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan terus diselenggarakan, juga peningkatkan
kualitas perkarantinaan ikan; pengendalian mutu;
keamanan hasil perikanan; serta keamanan hayati
ikan.
Selama kurun waktu 2014-2016, sebanyak 229
kapal ikan asing dan 7 kapal ikan Indonesia diteng-
gelamkan karena melanggar aturan. Hal tersebut
merupakan implementasi dari UU No. 45 Tahun
2000 tentang Perikanan, serta Perpres No. 11 Tahun
2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pen-
angkapan Ikan secara ilegal. Itu pula yang menjadi
alasan dibentuknya Satgas 115, untuk memberantas
maraknya kegiatan IUU Fishing.
“KKP semakin optimis mewujudkan
laut sebagai masa depan bangsa.
Oleh karenanya, visi untuk mewujud-
kan sektor kelautan dan perikanan
Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional, senan-
tiasa dijadikan pedoman KKP dalam
berkegiatan”
Sementara itu, program keberlajutan juga memiliki
banyak dedikasi penting untuk kemajuan kelautan
dan perikanan Indonesia. Terdapat program-pro-
gram yang memberi dampak besar, seperti menjaga
sumber daya lobster, kepiting dan rajungan; menja-
ga ekosistem sumber daya ikan; konservasi spesies
ikan hiu koboi dan hiu martil; pembatasan ukuran
kapal perikanan; menjaga keberlangsungan stok
ikan tuna, cakalang, tongkol (TCT); perlindungan
penyu; rehabilitasi wilayah pesisir; penataan ruang
laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; daya dukung eko-
sistem terhadap budi daya di danau dan waduk; ger-
akan nasional penyelamatan sumber daya kelautan;
perbaikan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP); serta, konservasi dan keanekaragaman
hayati. “Semuanya dilaksanakan secara baik demi
hasil yang optimal,” timpal Susi.
Dalam segi kesejahteraan, sumber daya manusia
aparatur dan masyarakat terus diupayakan. Begitu
pula dengan peningkatan inovasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) kelautan dan perikanan.
Sementara itu, dalam komitmen keberlanjutan,
diwujudkan dengan terus melakukan penataan
ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati
laut. Keberlanjutan juga difokuskan pada usaha
perikanan tangkap dan budidaya, serta daya saing
produk kelautan dan perikanan.
Berhasil Sesuai Rencana
Ketiga komitmen ini akhirnya berjalan sesuai ren-
cana, jika dilihat dari peningkatan kualitas dan
kuantitas hasilnya. Berdasarkan data yang dihimpun
KKP, program kedaulatan, misalnya, mengandung
berbagai kebijakan yang dianggap efektif dalam
menjaga keamanan laut dan meningkatkan produksi
perikanan.
Humas PSDKP
April 2017 | MINA BAHARI
5