38 BIROKRASI
MEMBANGUN REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF
Reformasi dibutuhkan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih , profesional , dan bertanggung jawab . Harus efektif pelaksanaannya .
U ntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi ( RB ) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 melalui Grand Design RB Nasional periode 2020 – 2025 . Tujuannya , untuk menjadikan kinerja birokrasi lebih efektif dan eisien melalui pendekatan yang sistematis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur negara yang bersih , bertanggung jawab dan professional serta mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat .
Dalam pelaksanaannya , Reformasi Birokrasi dijabarkan melalui Road Map 5 tahunan yang tahap awalnya telah dilakukan pada periode 2010-2014 berdasarkan PERMEN PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 . Sejak tahun lalu , Reformasi Birokrasi telah memasuki jangka menengah kedua atau tahun ketujuh . Unsur-unsur Reformasi Birokrasi tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan .
Ada 8 unsur yang perlu diperhatikan , yaitu Manajemen Perubahan , Penataan Peraturan Perundang-undangan , Penataan dan Penguatan Organisasi , Penataan Tatalaksana , Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur , Penguatan Pengawasan , Penguatan Akuntabilitas Kinerja , Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .
( TKB ) yang keduanya dilakukan dengan berbasis komputer . Kepala Subbagian Pengembangan Biro Kepegawaian , Fetri Heryani menyebutkan , dilaksanakannya TKB berbasis komputer oleh KKP menjadi role model bagi pelaksanaan TKB dalam lingkungan kementerian dan lembaga lainnya .
“ KKP menjadi kementerian pertama yang menyelenggaran TKB berbasis komputer . Sehingga kementerian lain yang belum melakukannya , meminta KKP untuk menjadi narasumber untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan TKB berbasis komputer ini . Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia ,” ujar Fetri .
Selain merekrut pegawai baru , KKP juga menganalisis jabatan para pegawai yang ada . Analisis jabatan diperlukan guna menemukan formula yang pas dalam meramu nama jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh KKP . Menengok ke belakang , tidak jarang terjadi perubahan nama jabatan di lingkungan KKP maupun kementerian dan lembaga lainnya . Hal ini bisa saja terjadi karena banyak nama jabatan yang tugas dan fungsinya masih tum-
Penataan SDM dalam Rangka Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi pun dilaksanakan di lingkup kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan ( KKP ). Salah satunya melalui penataan SDM . Yang meliputi Rekrutmen , Analisis Jabatan , Evaluasi Jabatan , Assessment , Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi .
Rekrutmen atau proses seleksi pegawai dilakukan KKP dengan mengedepankan transparansi . Hal ini diwujudkan dalam penyelenggaraan Tes Kemampuan Dasar ( TKD ) dan Tes Kemampuan Bidang
Humas KKP / Novalita Sari
MINA BAHARI | April 2017