38 BIROKRASI
MEMBANGUN REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF
Reformasi dibutuhkan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Harus efektif pelaksanaannya.
U ntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik( good governance), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi( RB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 melalui Grand Design RB Nasional periode 2020 – 2025. Tujuannya, untuk menjadikan kinerja birokrasi lebih efektif dan eisien melalui pendekatan yang sistematis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional serta mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi dijabarkan melalui Road Map 5 tahunan yang tahap awalnya telah dilakukan pada periode 2010-2014 berdasarkan PERMEN PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010. Sejak tahun lalu, Reformasi Birokrasi telah memasuki jangka menengah kedua atau tahun ketujuh. Unsur-unsur Reformasi Birokrasi tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan.
Ada 8 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
( TKB) yang keduanya dilakukan dengan berbasis komputer. Kepala Subbagian Pengembangan Biro Kepegawaian, Fetri Heryani menyebutkan, dilaksanakannya TKB berbasis komputer oleh KKP menjadi role model bagi pelaksanaan TKB dalam lingkungan kementerian dan lembaga lainnya.
“ KKP menjadi kementerian pertama yang menyelenggaran TKB berbasis komputer. Sehingga kementerian lain yang belum melakukannya, meminta KKP untuk menjadi narasumber untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan TKB berbasis komputer ini. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia,” ujar Fetri.
Selain merekrut pegawai baru, KKP juga menganalisis jabatan para pegawai yang ada. Analisis jabatan diperlukan guna menemukan formula yang pas dalam meramu nama jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh KKP. Menengok ke belakang, tidak jarang terjadi perubahan nama jabatan di lingkungan KKP maupun kementerian dan lembaga lainnya. Hal ini bisa saja terjadi karena banyak nama jabatan yang tugas dan fungsinya masih tum-
Penataan SDM dalam Rangka Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi pun dilaksanakan di lingkup kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan( KKP). Salah satunya melalui penataan SDM. Yang meliputi Rekrutmen, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Assessment, Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi.
Rekrutmen atau proses seleksi pegawai dilakukan KKP dengan mengedepankan transparansi. Hal ini diwujudkan dalam penyelenggaraan Tes Kemampuan Dasar( TKD) dan Tes Kemampuan Bidang
Humas KKP / Novalita Sari
MINA BAHARI | April 2017