itu perlu wawancara banyak orang. Tapi cukup tidak cukup, ya harus dicukup-cukupi. Caranya bagaimana? Kami kurangi anggaran dari program non prioritas, kami dahulukan program prioritas,” terangnya.
Pihaknya mengaku, Kemensos selalu memunyai capaian hasil target penelitian yang telah dilaksanakan setiap tahun. Seperti pada 2015 lalu, ada tujuh penelitian yang diserahkan sebagai hasil rekomendasi kebijakan Kementerian Sosial.“ Saya rasa semua K / L sama, hanya saja mereka harus pintar-pintar mengatur POK( Petunjuk Operasional Kegiatan) masing-masing, supaya anggaran yang kecil bisa cukup meng-cover semua kegiatan,” terangnya.
Namun, saat ditanyakan kepada Nadeak, anggaran di BPP Kemendagri ini sebenarnya sudah sangat cukup besar, namun prosesnya penggunaanya yang terlalu panjang dan tidak banyak bermanfaat.“ Menurut saya sudah cukup besar, namun proses penggunanya terlalu panjang, berbelit-belit dan tidak bermanfaat. Misalnya, sebuah penelitian A, rapatnya bisa sampai panjang, ada diskusi terbatas lah, FDA( Forum Diskusi Aktual) lah. Menurut saya ini tidak perlu, langsung saja ke pembahasan, tidak perlu rapat penyusunan yang terlalu banyak menghabiskan anggaran. Inilah yang membuat serapan anggaran begitu besar. Besok 2017 akan ada anggaran 1,1 miliar saya rasa sudah cukup dan semestinya harus lebih baik lagi dalam pengelolaanya,” sarannya.
Keterbatasan anggaran justru dirasakan Nadeak manakala, tupoksi( tugas pokok dan fungsi) peneliti justru dialihkan oleh pihak sekretariat. Misal ada anggaran penelitian yang dilaksanakan oleh unsur staf.“ Seringkali seperti itu. Program peneliti tapi yang melaksanakan bukan peneliti, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, seperti evaluasi, dsb,” jelasnya.
Pada Waktu yang akan datang, dia berharap masalah anggaran ini bisa disenergikan antara pejabat sekretariat dengan peneliti.
Apa Kata Kepala Peneliti LIPI?
Berbagai permasalahan itu, kami coba telusuri pada orang-orang di luar lingkaran, yakni dari pihak peneliti non Kementerian. Kami mencoba meminta pendapat dan kacamata mereka melihat berbagai permasalahan penelitian di Litbang. Tim Media BPP lantas menghubungi Syamsudin Haris, Kepala Peneliti
LIPI di tengah kesibukkannya. Ada beberapa masukan menurutnya yang harus diubah oleh para peneliti dan pejabat di Litbang Kementerian.“ Secara umum kinerja peneliti itu tergantung dua hal, yakni di mana ia bekerja dan bidang keahlian apa yang dikerjakan,” ungkapnya membuka percakapan.
Tentu saja, peneliti di LPNK( Lembaga Penelitian Non Kementerian) terlihat lebih maju, produktif, dan mandiri daripada peneliti di Litbang Kementerian. Bukan terkesan untuk menjatuhkan atau membandingkan, namun peneliti senior yang akrab disapa Haris ini mengatakan, biasanya peneliti di Litbang masih dipersepsikan sebagai tempat buangan.“ Tentu berbeda K / L dengan LPNK. Meskipun saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara kuantitatif mana kinerjanya yang lebih bagus. Tapi biasanya litbang di kementerian sampai saat ini masih dipersepsikan sebagai tempat buangan, atau tempat bagi pegawai senior yang ingin memperpanjang masa pensiunnya,” tandasnya.
Ia mencontohkan, umumnya di semua Kementerian pejabat yang menjelang usia 60 tahun, memperpanjang usia pensiunnya menjadi peneliti di Litbang Kementerian, dengan begitu masa pensiunnya ditambah lima tahun lagi. Berbeda dengan LPNK yang lebih otonom dan independen. Mereka memang sejak awal mewadahi peneliti sesuai dengan kepakaran masingmasing dan minatnya terhadap dunia peneliti. Seperti LAPAN, LIPI yang SDM utamanya memang difungsikan secara maksimal untuk penelitian, sehingga proses yang dihasilkannya berkualitas dan terpakai.
“ Riset di Kementerian belum tentu terpakai oleh Kementerian masingmasing. Jadi sangat disayangkan. Sudah dibiayai negara untuk memback-up perumusan kebijakan dari Kementerian. Tapi tidak terpakai, kan sayang sekali,” imbuhnya.
Haris menyarankan jika lembaga Litbang keberadaannya ingin tetap dipertahankan oleh pemerintah, eksis, dan dapat menghilangkan stigma‘ Sulit Berkembang’, mereka harus mengubah mindset dan mencabut akar kultur rezim yang berantakan. Harus diubah kulturnya.“ Kulturnya harus pada berbasis riset bukan pada berbasis birokrasi. Untuk itu, sejak awal rekruitment nya harus diubah. Harus benar-benar peneliti, bukan dari pejabat yang mau pensiun,” terangnya.
Hariz juga menyinggung mengenai dana penelitian yang terkesan kecil dan terbatas, sehingga memengaruhi kinerja peneliti.“ Kalau dari segi anggaran, memang anggaran kita masih kecil, masih kalah dengan Singapura, Korea atau Jepang. Padahal anggaran ini sangat mempengaruhi kinerja peneliti. Anggaran ini menyangkut komitmen negara terhadap riset. Semakin maju riset suatu negara, semakin maju pertumbuhan pengetahuan dan ekonomi suatu negara. Sehingga para peneliti itu juga perlu didukung penelitian dan
insentifnya,” sarannya m e n u t u p perbincangan.( IFR)
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 21