mitra lain, diberi suntikan dana. Selain itu, di sana kebanyakan penelitinya merangkap di jabatan posisi struktural terpenting. Sehingga mereka paham bagaimana kebutuhan peneliti, dan memberi dorongan penuh terhadap kinerja peneliti. Banyak kegiatankegiatan yang sangat berkreasi, meski anggarannya kecil tapi mereka cukup sibuk dan publikasinya luar biasa,” terangnya.
Untuk itu Hadi juga menyarankan, BPP Kemendagri dapat meniru beberapa manajemen Litbang K / L yang sudah maju, dengan ditambah komitmen tinggi serta sinergitas antara peneliti dan pejabat struktural.“ Kalau di BPP Kemendagri sebenarnya SDM-nya sudah bagus, tinggal membangun komitmen ke dalam, dan memanfaatkan SDM yang ada dengan begitu dapat sejajar dengan Litbang yang sudah maju,” ucap pria yang juga bekerja di BPP Kemendagri itu.
Sekedar informasi, Himpenindo merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan para peneliti seluruh Indonesia. Ia lahir atas prakarsa seluruh peneliti di 34 Kementerian dan beberapa Lembaga untuk memberi wadah bagi peneliti agar dapat berintegritas penuh dalam kariernya. Organisasi yang dideklarasikan tiga tahun lalu ini cukup solid dalam memayungi aspirasi peneliti. Mereka mempunyai beberapa anggota dari setiap K / L. Salah satunya ada Hadi Supratikta yang merupakan peneliti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pendidikan untuk Peneliti
Selain masalah fasilitas dan manajemen, mereka juga kerap mempertanyakan bagaimana pendidikan peneliti berlangsung. Seperti yang sudah-sudah, menurut Nadeak dan Rosmawaty, proses pelatihan pendidikan atau diklat peneliti, kebanyakan tidak sesuai dengan kepakaran. Misalnya diklat dilakukan beberapa hari dengan narasumber dari LIPI yang notabennya adalah sainstifik. Mereka cenderung memberikan pelatihan bagaimana metode penyusunan laporan peneliti, apa saja bagan-bagan yang harus dibentuk, menghitung hasil penelitian dengan cara kuantitif, jenis-jenis metedologi penelitian, dan sebagainya.“ Kalau semacam itu, kita juga pernah mendapatkan hal itu semasa kuliah,” kata Nadeak.
Pelatihan atau diklat yang diharapkan Nadeak, Ros, dan juga beberapa peneliti lainnya, ialah seperti pelatihan Menulis Karya Ilmiah yang pernah dilaksanakan oleh Sub Bagian Perpustakaan BPP Kemendagri yang bekerjasama dengan Tempo Institute dan KSI( Knowledge Sector Initiative) pada beberapa bulan lalu di Bogor.
“ Jadi kami lebih ke praktik langsung menulis ilmiah. Masalah kami kan bagaimana memulai menulis, bukan merancang laporan. Misal kayak pelatihan di Bogor kemarin, kami diajarkan bagaimana menyusun kalimat. Kami jadi dapat ilmu baru, bagaimana penulisan struktur di paragraph satu dan dua tulislah latar belakang terlebih dahulu, baru kemudian di paragaph tiga sudah masuk pemikiran si penulis. Jadi enak
lebih ke praktik,” tambahnya.
Ros juga menambahkan, selama ini tidak ada pelatihan penulisan laporan hasil penelitian yang bermanfaat, selain pelatihan di Bogor kemarin.“ Selama ini kami diklat ya hanya pelatihan biasa tanpa mendapatkan ilmu baru yang bisa kami terapkan, berbeda dengan pelatihan di Bogor lalu. Nah, ke depannya kami harap peneliti di Litbang ini bisa mendapatkan pelatihan semacam itu, jadi kami bisa praktik langsung,” tuturnya.
Agar lebih bagus lagi dalam mencetak SDM yang berkualitas, Nadeak juga menyarankan agar para peneliti dapat disekolahkan kembali atau minimal bekerja sama dengan lembaga lain. Misal, peneliti Kemendagri yang fokus kajiannya pada kebijakan pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi seperti di UI atau UGM. Di sana, menurutnya sangat relevan dengan bidang peneliti di BPP Kemendagri.“ Ada kajian keuangan dan kebijakan politik pemerintahan di sana yang bisa diikuti oleh peneliti BPP Kemendagri. Kalau saya lihat Diklat Peneliti selama ini hanya menghabiskan anggaran saja. Pengajarnya tidak sesuai dengan bidang kita di kebijakan,” jelasnya.
Setelah mendapatkan haknya,
Nadeak juga sadar akan keberlangsungan jangka panjang setelah ada perbaikan diklat peneliti tersebut. Beberapa peneliti lainnya diharapkan setelah itu, ada konsistensi dalam produktivitas penulis.
“ Selain itu, mereka ya harus lah konsisten dengan apa yang mereka dapat. Produktif menulis. Coba tengok, setelah pelatihan di Bogor kemarin, berapa orang peneliti yang masih aktif menulis? Nah, keberlangsungan ini saya rasa penting ya, mereka bisa magang di tempat-tempat yang memaksa mereka untuk terus menulis. Atau
“ Kulturnya harus pada berbasis riset bukan pada berbasis birokrasi. Untuk itu, sejak awal rekruitmentnya harus diubah. Harus benar-benar peneliti, bukan dari pejabat yang mau pensiun,
mungkin Kepala Badan bisa memberi punishment pada mereka yang tidak aktif menulis,” sarannya.
Masalah Anggaran Tak Pernah Selesai
Sudah menjadi pembicaraan umum, jika anggaran peneliti Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa peneliti yang kami wawancarai pun sepakat, anggaran 0,9 persen dari PDB itu tentu saja tidak cukup untuk menunjang penelitian mereka. Ada yang menjerit tidak cukup, ada juga yang pasrah dengan anggaran yang terbatas. Seperti yang terjadi di Pusat Litbang Kementerian Sosial.
Menurut Agus Purwanto, Peneliti Puslitbang Kemensos mengatakan anggaran di Kementeriannya sebenarnya tidak cukup untuk melakukan penelitian sosial yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.“ Misalnya penelitian mengenai tingkat daerah kemiskinan,
20 VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016