dari meja, kursi dan tumpukan buku.“ Respon pemerintah untuk peneliti di Indonesia ini masih sangat kurang,” katanya sambil membuka percakapan.
Perhatian pemerintah memang dirasa kurang oleh pria berusia 62 tahun itu. Di BPP Kemendagri sendiri dia bercerita, dari segi pengadaan fasilitas pendukung seperti laptop atau mesin printer pun belum didukung. Mayoritas peneliti membawa sendiri fasilitas penunjang seperti komputer atau mesin print untuk mencetak rancangan dan hasil penelitiannya.“ Dari dulu saya selalu meminta sama atasan, tolong lah peneliti ini diberikan fasilitas sarana prasana, seperti laptop. Tapi sampai sekarang belum pernah dianggarkan. Dulu mungkin pernah hanya sekali, itu pun zaman Pak Marwan( kepala BPP 2010-2012) ada dua komputer yang dianggarkan untuk peneliti. Tapi sayangnya yang satu diminta pihak sekretariat, sekarang tinggal satu. Sementara di sini peneliti ada berapa,” terangnya.
Hal itu juga yang dialami oleh peneliti senior, Rosmawaty Sidauruk. Berada tidak jauh dari ruangan Nadeak, perempuan berdarah Batak ini juga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap peneliti.“ Hanya beberapa saja yang punya komputer. Itu pun mereka bawa masing-masing dari rumah, jadi bukan kantor yang menganggarkan. Kalau saya mau mencetak hasil penelitian atau laporan, saya harus bawa flasdish ke sekretariat untuk minta tolong di-print,” cerita Ros dengan logat bataknya.
Perempuan kelahiran Pemantang Siantar 1955 itu menyarankan, semestinya ada integrasi yang kuat antara pejabat fungsional dan pejabat struktural di lingkup BPP Kemendagri.“ Semestinya harus ada integrasi antara peneliti dengan sekretariat, kalau ada apa-apa kita diajak berunding. Ini kan lembaga penelitian, jadi peneliti lah yang harus diutamakan. Jangan rapat sendiri tahu-tahu kami disuruh buat penelitian,” sarannya
Nadeak juga menambahkan, ada beberapa manajemen yang buruk dan sudah mengakar. Pria asal Aceh Tenggara itu berprinsip, sejatinya jika lembaga Litbang ini mau berkembang, harus memunyai prinsip, yakni‘ Proses yang berkualitas tentu akan menghasilkan output yang berkualitas’
“ Harus ada manajemen inovasi yang baik. Prinsipnya adalah proses yang berkualitas menghasilkan output yang berkualitas. Ini yang selalu saya tekankan. Misalnya, saat perjalanan dinas ke daerah. Dalam Permendagri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menjadi ketua Tim adalah peneliti. Berani tidak peneliti menentukan mana yang boleh dan tidak boleh ikut. Tapi kenyataannya yang sering terjadi, tim yang berangkat ke daerah sudah ditentukan oleh Kepala Pusat Litbang. Mereka yang melakukan perjalanan dinas semestinya orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan bisa wawancara mendalam atau melakukan penelitian ke daerah. Tapi kalau seperti ini, ya sudah lah asal anggaran sudah abis terserap, semuanya dapat diatur, sementara output yang dihasilkan tidak berkualitas,” jelasnya.
Lantas bagaimana masalah peneliti di K / L lain? Saat kami mendatangi Hadi Supratikta, Ketua Bidang Analisis dan Rekomendasi Kebijakan HIMPENINDO( Himpunan Peneliti Indonesia), ia juga menjelaskan beberapa permasalahan yang kerap sama dirasakan oleh beberapa Litbang di Kementerian.
Namun, ada beberapa Litbang di K / L lain yang sudah maju dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.“ Di K / L yang sudah maju, mereka banyak bekerja sama dengan
VOLUME 1 NO 4 | OKTOBER 2016 19