Awal 2016 , Menteri Dalam Negeri , Tjahjo Kumolo mengajak seluruh pejabat Eselon I s . d IV untuk rapat pengarahan T . A 2016 dan evaluasi kinerja 2015 . Dalam pertemuan itu , Tjahjo banyak memaparkan apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah pada 2016 , salah satu yang harus dibenahi adalah masalah pengelolaan sampah , tata kota , masalah pangan , alat pemadam kebakaran , dan segudang evaluasi serta target pada awaktu yang akan datang . “ Tentunya kita terus berbenah diri masalah pengelolaan sampah , tahun ini kita akan undang 15 kepala daerah untuk membahas lebih lanjut pengelolaan dan penataan sampah ,” kata Tjahjo dalam rapat tersebut , Senin ( 4 / 1 ) di Kementerian Dalam Negeri .
Tjahjo juga menyoroti masalah tata kota , seperti tersedia tempat-tempat umum yang layak , dan juga pemimpin daerah seperti Bupati , Camat , atau Lurah . Menurutnya , 58 persen Camat di Indonesia tidak menguasai administrasi pemerintahan . “ Ke depannya , sebelum resmi dilantik , paling tidak seminggu sebelumnya kita latih mereka , kalau perlu isteri pejabat juga ikut dilatih untuk menjadi pelayan masyarakat ,” katanya .
Selain itu , masalah stabilisasi harga pangan ini juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri . Sebab permasalahan pangan menyumbang 30 persen inflasi . Seperti Beras , Minyak Goreng , Jagung , Daging , dan Cabai .
Menurut Tjahjo , masalah pangan di Indonesia terjadi karena keterlambatan panen sehingga menghambat sistem perekonomian bangsa . Bahkan kebutuhan daging di Indonesia masih harus impor dari berbagai negara . “ Konsumsi daging di Jakarta saja mencapai 25 ton / hari ,” tambahnya .
Selain itu , mengingat banyaknya permasalahan dalam negeri , Menteri Dalam Negeri mengatakan ada empat poin kesimpulan catatan pada 2015 . Yang pertama adalah isu revolusi mental Nawacita yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo . Kedua , isu pelayanan publik yang menjadi jembatan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik . “ Pelayan publik ( Pegawai Negeri Sipil ) harus membuang budaya priyai , dan melayani masyarakat , bukannya minta dilayani ,” ungkapnya .
Ketiga , masalah yang juga krusial adalah masalah penyerapan anggaran . Pasalnya penyerapan anggaran selama 2015 cukup bagus , baik itu di pusat maupun di daerah . Hal itu diamini oleh Sekertaris Jenderal , Yuswandi A . Temenggung . Ditemui di tempat yang sama , ia juga mengungkapkan , posisi realisasi anggaran 2015 adalah 61,30 persen , lebih baik dari tahun sebelumnya . “ Pergerakan ini tentu akan terus kami monitor , sehingga laporannya akan final dan tidak ada pergerakan lagi ,” kata Yuswandi .
Isu penyerapan ini juga diharapkan oleh Tjahjo pada 2016 nanti agar lebih efektif dan efisien . “ Penyerapan anggaran harus lebih dioptimalkan dengan tetap memerhatikan kualitas , sasaran , dan strategi pembangunan yang hendak dicapai dengan menerapkan program nyata yang hasilnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat ,” harap Tjahjo .
Terakhir , Tjahjo mengingatkan soal isu pilkada serentak , Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Polhukam ) menjadi skala prioritas perhatian dalam catatan Kabinet Kerja 2015 . Perhatian utama Kabinet Kerja juga menempatkan teks amnesti , Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua dan Aceh , narkoba , PPATK dan radikalisme terorisme sebagai poin penting yang disoroti .
Kemendagri mencatat , selama 2015 Bidang Polhukam telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga – lembaga dan negara sahabat , seperti membangun koordinasi dengan negara Australia , PPATK , BPK dan cyber security . Polhukam juga melakukan pencermatan terhadap aset dan tindak pidana pencucian uang , membentuk pokja kebenaran dan pelanggaran HAM berat , serta persiapan revisi UU Pilkada , Pilpres , serta masalah kebakaran hutan lahan gambut . “ Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua , tugas berat masih menanti pada 2016 ini . Segala bentuk masalah , segera dikomunikasikan pada saya , jangan takut . Yang terpenting adalah komunikasi ,” tutup Tjahjo . ( IFR )
Pada 7 Januari lalu , BPP Kemendagri mendatangi LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ) untuk menyerahkan berkas reakreditasi jurnal . Sebelumnya , satu-satunya jurnal terpercaya dari BPP Kementerian Dalam Negeri itu memang sudah terakreditasi LIPI berdasarkan dengan No SK Akreditasi 531 / AU1 / P2MI-LIPI / 04 / 2013 .
Kepala Sub Bagian Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi BPP Kemendagri , Moh . Ilham A . Hamudy mengatakan , pentingnya akreditasi jurnal sama halnya dengan kualitas penulisan jurnal . “ Akreditasi sangat diperlukan untuk menunjang kepercayaan dan kredibilitas suatu jurnal ,” ungkapnya .
Begitu banyak artikel penelitian yang masuk untuk Jurnal Bina Praja . “ Meski banyak yang bergabung mengirimkan artikel , semua artikel yang masuk , terus kami seleksi dengan standar yang ketat ,” katanya .
Sementara itu per April 2016 , peraturan pemerintah mewajibkan semua jurnal beralih ke jurnal elektronik atau e-journal . Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapusbindiklat peneliti LIPI , Husein Avicenna Akil , saat ditemui Tim Reakreditasi Jurnal BPP Kemendagri di Pusbindiklat LIPI Cibinong , Bogor , Jawa Barat
Ia mengatakan , keberadaan jurnal elektronik akan lebih memudahkan para peneliti dalam mengakses jurnal , karena dapat diakses secara online lebih efisien dan efektif .
Di tempat yang sama , Mukhammad Nurul Furqon , Kepala Subbidang Akreditasi mengatakan , banyak kendala ketika jurnal ilmiah akan memiliki sekaligus bermigrasi ke jurnal elektronik . Selain membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit , juga membutuhkan tenaga khusus di bidang IT agar e-journal tersebut dapat dikelola secara baik .
“ Masalah maintenance , pengelolaan , evaluasi , instalasi , serta manajemen penerbitan elektronik jurnal harus tertata dengan baik . Maka dari itu , penting kiranya diadakan pelatihan oleh pakar yang benar-benar mengerti tentang e-journal terlebih dahulu ,” jelasnya . ( IFR )
Februari 2016 | mediaBPP | 13