tidak sampai 1 persen dari total APBN . Alasan pemerintah terlalu membebankan APBN pun menurut Siti tidak tepat , karena Pilkada merupakan kegiatan rutin yang sama dengan kegiatan / program rutin pemerintah lainnya .
“ Untuk Pilkada 2017 , kebutuhan anggaran seharusnya bisa dipenuhi APBN . Jika pada 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah menghabiskan Rp 8,1 triluin , pada 2017 anggaran Pilkada justru akan berkurang karena hanya dilaksanakan di 101 daerah ,” terang Siti .
Menurut Siti jika masih dibebankan kepada APBD , daerah terpaksa harus mengorbankan belanja publik seperti untuk kesehatan dan infrastruktur , hanya untuk kepentingan Pilkada . ( MSR )
BPP KEMENDAGRI HADIRI PELUNCURAN APLIKASI SAPA DAN PPID
JAKARTA – Salah satu bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi , khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik dengan peningkatan kinerja pelayanan pengaduan atau aspirasi masyarakat , Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan Kemendagri mengembangkan sebuah aplikasi Sarana Pengaduan dan Aspirasi ( SaPA ) serta Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi ( PPID ).
Aplikasi tersebut diluncurkan secara resmi oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji dalam acara Workshop Aplikasi SaPA dan PPID , di Hotel Redtop Jakarta , 24 / 11 . Acara tersebut dilangsungkan selama dua hari yaitu pada 24-25 November 2016 , dengan peserta dari berbagai komponen Kemendagri dan pemerintah daerah . Dalam acara tersebut , BPP Kemendagri juga turut menjadi undangan yang diwakili oleh Kasubbag Perpustakaan , Informasi , dan Dokumentasi .
Dalam pidatonya , Dodi menyampaikan , kedua aplikasi tersebut dikembangkan sebagai aplikasi pengaduan dan aspirasi yang tidak hanya ditujukan kepada komponen Kemendagri , tetapi juga untuk pemerintah daerah yang meliputi provinsi , kabupaten , dan kota di seluruh Indonesia .
“ SaPA yang awalnya hanya diperuntukkan bagi komponen sejak 2013 , kini bisa digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia . Sementara untuk PPID saat ini sudah dilaksanakan di berbagai daerah , sekira 73 persen daerah sudah memiliki PPID , dan tinggal beberapa daerah seperti Kalimantan Utara , Maluku Utara , serta 130 kabupaten dan kota ,” terang Dodi , yang juga menjabat sebagai Plt . Kepala BPP Kemendagri .
Selain Dodi , Handayani Ningrum , Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi megatakan , kedua aplikasi tersebut juga akan terintegrasi dengan komponen dan daerah .
Adminsitrator SaPA dan PPID nantinya akan mendisposisikan kepada komponen dan daerah tertentu untuk setiap pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada daerah ataupun komponen tertentu .
” Setiap komponen dan daerah nantinya harus menjawab pengaduan masyarakat . Administrator SaPA dan PPID , akan mendisposisikan setiap aduan tersebut kepada para PIC di masing-masing daerah dan komponen ,” kata Ningrum .
Workshop yang diikuti beberapa peserta dari daerah tersebut juga diisi dengan sesi praktik penggunaan aplikasi SaPA dan PPID . Pelaksana berharap para peserta dapat memahami cara penggunaan aplikasi pengaduan tersebut secara baik dan benar .
Dukung reformasi birokrasi
Hadirnya aplikasi SAPa dan PPID diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar ( pungli ). Sebagaimana diketahui , Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah sarana pengaduan pungli melalui sistem online yaitu “ Saber Pungli ”.
Kepala Pusat Penerangan sekaligus Plt . Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji , berharap keberadaan SaPA dan PPID diharapkan menjadi salah satu upaya Kemendagri dalam mendukung saber pungli , dan reformasi birokrasi .
“ Aplikasi SaPA dan PPID mendukung reformasi hukum , Kemendagri sebagai induk pemerintah daerah akan dengan mudah memantau dan mengevaluasi daerah , serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan . Hal itu dikarenakan Kemendagri bisa melihat langsung setiap aspirasi dan aduan yang masuk dari masyarakat di berbagai daerah ,” kata Dodi .
Selain reformasi di bidang hukum , Dodi mengatakan inisiasi menciptakan kedua sistem tersebut merupakan langkah Kemendagri dalam mendukung transparansi pelayanan publik . Saat ini , terang Dodi , pelayanan publik semakin beradaptasi seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi . Pemerintah pun harus mengimbangi secara cepat kemajuan tersebut dengan berbagai fitur dunia teknologi . Maka dari itu , e-Government menjadi salah satu solusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah . Untuk itu , selain upaya mendorong pemerintah dalam melaksanakan e-Government , SaPA maupun PPID juga merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut .
Tidak lupa , Dodi juga menyarankan kepada setiap komponen Kemendagri agar segera mengoptimalkan sistem pengaduan tersebut dengan terus berkoordinasi dengan Puspen Kemendagri . Kepada daerah yang belum memiliki , Dodi juga menekankan agar pembentukan sarana pengaduan tersebut dilakukan secepat mungkin .
“ Daerah yang belum membentuk harus segera membentuk sarana pengaduan tersebut , bagi daerah yang belum membentuk , Kemendagri melalui Puspen Kemendagri membuka ruang untuk konsultasi terkait pembentukan PPID maupun teknis penggunaan SaPA di daerah ,” ujar Dodi .( MSR )
VOLUME 1 NO 5 | DESEMBER 2016 9