AKTIVITAS
FORUM DISKUSI AKTUAL
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA
JAKARTA – BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual ( FDA ) dengan tema “ Kesiapan Aggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 ” yang bertempat di Aula BPP Kemendagri , Jl . Kramat Raya , Jakarta .
Menurut Indrajaya Ramzi , Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda , acara tersebut merupakan upaya mendiskusikan permasalahan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah ketika menyelenggarakan Pilkada serentak , terutama dalam hal Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ).
“ Diharapkan dapat mencari solusi atas permasalahan anggaran Pilkada , serta dapat mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dari unsur penyelenggara dalam menghadapi Pilkada serentak 2017 , selain itu diharapkan mencari solusi atas proses Pilkada yang bisa terakselerasi dengan penyusunan RPJMD ,” kata Indrajaya .
Acara tersebut juga dihadiri oleh Plt . Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji serta mengundang 60 peserta diskusi . Di antaranya dari BPP dan komponen Kemendagri lainnya , lembaga pemerintah dan pelaksana Pilkada di beberapa daerah di Indonesia . Adapun narasumber yang turut diundang dalam acara tersebut adalah Moh . Fadlilah Angota KPU Provinsi DKI Jakarta , Moch . Adrian MV dari Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri , Didik Supriyanto dari Perludem , serta Pengamat Politik dan Peneliti LIPI Siti Zuhro .
Indrajaya berharap acara tersebut bisa menghasilkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2017 . Indrajaya menambahkan , diskusi difokuskan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyediaan anggaran Pilkada serentak .
“ Selain itu , difokuskan untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin tersedianya anggaran yang memadai tepat pada waktunya ,” tambah Indrajaya
Persoalan pilkada menarik dibicarakan
Dalam sambutannya Plt . Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai masalah Pilkada menarik didiskusikan , pasalnya , masih banyak permasalahan Pilkada harus dicarikan solusi agar Pilkada semakin baik di masa mendatang .
Dodi melihat fenomena Pilkada tahap satu diikuti 269 daerah otonom , masih memiliki beberapa kendala , di antaranya terdapat 6 daerah bermasalah dan 1 daerah tertunda pelaksanaannya akibat sengketa . Menurut Dodi , hal tersebut jangan sampai terulang lagi pada Pilkada mendatang yang diikuti 101 daerah otonom , 7 provinsi , 76 kabupaten , dan 18 kota .
Permasalahan yang perlu kajian lebih lanjut , menurut Dodi adalah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ). Menurutnya Pemilu yang akan dilaksanakan 2017 masih kekurangan dana hibah dari daerah sebesar 500 miliar . Sementara , dana hibah rawan digunakan oleh kepala daerah yang menjadi petahana dalam Pilkada .
“ Beberapa permasalahan Pilkada harus segera diselesaikan , seperti kasus NPHD ini , khususnya untuk beberapa daerah yang memiliki rawan cukup tinggi dalam Pilkada . Ini menjadi perhatian bersama agar Pilkada dapat berjalan dengan baik ,” ucap Dodi .
Pilkada serentak yang sudah terlaksana tersebut memunculkan harapan besar agar setelah pemilu pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan atau RPJMD , hal demikian sangat penting dilakukan oleh daerah , agar semua janji selama kampanye bisa diakomodasi dalam penyusunan RPJMD tersebut .
Sebaiknya didanai dari APBN
Selain permasalahan di atas , menurut Didik Supriyanto , dari Perludem , saat ini anggaran Pilkada serentak dari APBD berdampak pada ketidakpastian
pelaksanaan Pilkada karena ketidaksiapan anggaran sejumlah daerah . Standar anggaran Pilkada tiap daerah pun sulit diukur objektivitas besarannya . Tujuan efektif dan efisiensi melalui Pilkada serentak menjadi jauh panggang dari api . Cenderung korup , karena dana yang diajukan KPU di provinsi / kabupaten / kota disetujui kepala daerah yang menjadi calon petahana di Pilkada .
Untuk itu , Perludem menyarankan agar anggaran Pilkada didanai oleh APBN , sebagai salah satu solusi pengganggaran Pilkada yang efektif . “ Solusi anggaran Pilkada dari APBN merupakan konsekuensi pemilu seretak dan kelembagaan KPU yang nasional , tetap , dan mandiri . APBN memastikan waktu penyelenggaraan dan standar anggaran tiap daerah , sehingga Pilkada menjadi lebih efektif , efisien dan terhindar dari intervensi dan korupsi petahana di daerah ,” saran Didik .
Data Perludem 2016 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan pengajuan anggaran Pilkada di daerah . beberapa daerah tidak masuk akal ketika melakukan pengajuan dana Pilkada . Sebagai contoh masih ada daerah dengan anggaran pemilu lebih tinggi dari dana yang diajukan setelah disetujui hingga selisih 20 miliar , dan masih banyak permasalahan lainnya . Hal tersebut menurut Didik dikarenakan , belum siapnya KPU daerah mengelola anggaran .
Pengamat politik dan peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan hal yang sama . Mengutip data FITRA , kebutuhan anggaran Pilkada di semua daerah otonom yang memiliki total 541 provinsi dan kabupaten / kota senilai Rp 17 triliun atau
8 VOLUME 1 NO 5 | DESEMBER 2016