DAFTAR ISI
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016
BPP DAERAH 22
BPP Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan Kapasitas Melalui Pendekatan Sosial
SEJUMLAH SKPD tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan( BPP) Daerah terus berpacu dengan waktu menentuntukan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan. Programprogram unggulan pun dibentuk sedemikian rupa. Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan, tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan.
AKTIVITAS
Pembinaan Jurnal BPP Daerah 26 Semarak 17 Agustus 27 Menulis Cerita Perubahan 29
TOKOH
Fajar Riza Ul Haq( Ma ' arif Institut) 38
SASTRA Narasi Seorang Petani 42
JEPRET Adu Otot 7-8 Pesona Bahari 44-45
KOMIK 40
RESENSI FILM
Menghidupkan Kembali Warkop DKI 46
RESENSI BUKU Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia 47
KILAS BERITA 49 & 55
GAYA HIDUP Tanam Benang, Baikkah? 50
OPINI Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta dan Implikasinya 53
Pendanaan bagi Peneliti 57
CATATAN Pencoleng Tambang 58
DAERAH 30 & 34
Denyut Wisata Kutau Kartanegara
Keramaian seakan hidup di setiap sudut Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sepanjang jalan K. H Ahmad Muksin berderet hotel dan penginapan yang berhadapan langsung dengan Sungai Mahakam. Ketika liuknya melintasi Tenggarong, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur itu, kini tidak lagi menyeramkan. Spot-spot wisata diciptakan dan Tenggarong semakin ramai dengan hiruk pikuk wisatawan.
Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja BPP Daerah
Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi penyiapan pedoman penyusunan struktur organisasi perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pedoman perangkat daerah yang bersifat lintas urusan dipercayakan pada Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah BPP( Badan Penelitian dan Pengembangan).
LAPORAN UTAMA 8
ANGGARAN KELITBANGAN
Anggaran penelitian yang tidak menentu setiap tahunnya, membuat seluruh bagian perencanaan dan keuangan setiap BPP( Badan Penelitian dan Pengembangan) di kementerian dan lembaga( K / L) harus berputar otak mengatur pengelolaan anggaran yang terkadang fluktuatif setiap tahunnya. Oleh sebab itu, beberapa kementerian bahkan tidak jarang menggunakan sumber anggaran lain agar program yang sudah dicanangkan tetap berjalan, ada yang menggunakan PNBP( Penerimaan Negara Bukan Pajak) bahkan hibah dari pihak lain. Lalu seperti apa beberapa lembaga litbang kementerian mengelola anggaran yang tersedia? Sudah efektifkah menjalankan tugas pokok dan fungsinya?
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 5