DAFTAR ISI
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016
BPP DAERAH 22
BPP Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan Kapasitas Melalui Pendekatan Sosial
SEJUMLAH SKPD tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan ( BPP ) Daerah terus berpacu dengan waktu menentuntukan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan . Programprogram unggulan pun dibentuk sedemikian rupa . Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan , tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan .
AKTIVITAS
Pembinaan Jurnal BPP Daerah 26 Semarak 17 Agustus 27 Menulis Cerita Perubahan 29
TOKOH
Fajar Riza Ul Haq ( Ma ' arif Institut ) 38
SASTRA Narasi Seorang Petani 42
JEPRET Adu Otot 7-8 Pesona Bahari 44-45
KOMIK 40
RESENSI FILM
Menghidupkan Kembali Warkop DKI 46
RESENSI BUKU Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia 47
KILAS BERITA 49 & 55
GAYA HIDUP Tanam Benang , Baikkah ? 50
OPINI Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta dan Implikasinya 53
Pendanaan bagi Peneliti 57
CATATAN Pencoleng Tambang 58
DAERAH 30 & 34
Denyut Wisata Kutau Kartanegara
Keramaian seakan hidup di setiap sudut Kota Tenggarong , Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur . Di sepanjang jalan K . H Ahmad Muksin berderet hotel dan penginapan yang berhadapan langsung dengan Sungai Mahakam . Ketika liuknya melintasi Tenggarong , sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur itu , kini tidak lagi menyeramkan . Spot-spot wisata diciptakan dan Tenggarong semakin ramai dengan hiruk pikuk wisatawan .
Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja BPP Daerah
Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah , kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi penyiapan pedoman penyusunan struktur organisasi perangkat pemerintahan daerah . Dalam hal ini , pedoman perangkat daerah yang bersifat lintas urusan dipercayakan pada Kementerian Dalam Negeri , salah satunya adalah BPP ( Badan Penelitian dan Pengembangan ).
LAPORAN UTAMA 8
ANGGARAN KELITBANGAN
Anggaran penelitian yang tidak menentu setiap tahunnya , membuat seluruh bagian perencanaan dan keuangan setiap BPP ( Badan Penelitian dan Pengembangan ) di kementerian dan lembaga ( K / L ) harus berputar otak mengatur pengelolaan anggaran yang terkadang fluktuatif setiap tahunnya . Oleh sebab itu , beberapa kementerian bahkan tidak jarang menggunakan sumber anggaran lain agar program yang sudah dicanangkan tetap berjalan , ada yang menggunakan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) bahkan hibah dari pihak lain . Lalu seperti apa beberapa lembaga litbang kementerian mengelola anggaran yang tersedia ? Sudah efektifkah menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 5