dan Pengkajian dan Penerapan Teknologi( BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia( LIPI), dan pihak ketiga seperti akademisi dalam beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Kukar.
“ Selain kerja sama, strategi kunci meredam istilah negatif lembaga kelitbangan, yaitu dengan meningkatkan peran masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara maksimal dalam setiap kajian serta dalam menghasilkan setiap program kegiatan yang dilaksanakan,” jelas Hairil.
Masyarakat sumber informsi
Agar BPP Kukar tidak lagi miskin fungsi, dan justru semakin dibutuhkan, program kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. Beberapa cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan setiap bidang dalam struktur BPP Kukar untuk terjun dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, program kegiatan diharapkan akan menghasilkan outcome dan berdampak.
Dengan program bermanfaat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar pun tidak segan menunjuk BPP Kukar melakukan kajian pembangunan jembatan sebagai penghubung beberapa wilayah terisolasi. Hal tersebut dimaklumkan. Mengingat, luas wilayah sekira 27.263 kilometer persegi, Kabupaten Kukar memiliki daerah perairan seluas
4.097 kilometer persegi.
Jembatan penghubung diharapkan dapat meminimalisasi biaya dan waktu tempuh perjalanan menuju ke setiap ujung wilayah Kabupaten Kukar, khususnya memudahkan pemerintah ketika berkunjung ke setiap pertambangan.
“ Dengan jembatan akan membuka daerah terisolasi, sebelum jembatan jadi, waktu tempuh antardesa sangat jauh. Bisa ditempuh 2 malam 3 hari, biaya transport juga mahal di atas 5 juta, karena harus memakai perahu,” ucap Hairil.
Salah satu contoh program kegiatan yang melibatkan peran masyarakat adalah ketika BPP Kukar mencari solusi banjir di Tenggarong. Informasi awalnya didapatkan dari masyarakat. Menurut Hairil hal demikian karena BPP Kukar rajin melakukan jemput bola ke masyarakat.
Penyebab banjir kemudian ditelusuri dengan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir sebagai informan, penulusuran sejarah kawasan juga dilakukan dengan mendengarkan cerita masyarakat, yang menyebutkan, jauh sebelum pembangunan jembatan beton daerah tersebut tidak pernah terkena banjir.
Kurangnya sumber daya manusia khusunya peneliti yang sesuai dengan kepakarannya menjadi permasalahan utama BPP Kukar. Untuk kasus tersebut, BPP kukar kemudian menghasilkan rekomendasi untuk Dinas Pekerejaan Umum. Yang kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai anggaran biaya pembangunan gorong-gorong besar untuk memperlancar aliran sungai- sungai kecil. Sehingga Banjir pun dapat diminimalisasi bahkan teratasi.
Menurut Hairil dengan jemput bola BPP Kukar dapat mengetahui segala permasalahan masyarakat dari berbagai hal, sehingga bisa dikaji dan direkomendasikan kepada pemerintah dan SKPD.
" Atas hal itulah, setiap program kegiatan dan kajian bukan hanya sekadar output saja, keinginan kami sebagai target Pemda Kukar yang harus menghasilkan outcome. Jadi, apa pun yang dihasilkan harus bernilai ekonomis, positif dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya sekadar laporan admisnistrasi,” kata Hairil.
BPP Kukar bisa dijadikan sebagai bentuk ideal BPP Daerah sebagai lembaga think tank, dan money follow program. Kegiatan bermanfaat tidak mesti tergantung dengan anggaran biaya. Tetapi dengan insiatif menjemput bola yang mengedepankan pendekatan sosial yang lebih konsisten dan intensif.( msr)
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 23